6 Kebijakan Ekonomi yang Diambil Pemerintah pada Masa Demokrasi Terpimpin

Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa saja kebijakan ekonomi yang tercipta pada masa demokrasi terpimpin?

Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem demokrasi pemerintahan yang menempatkan segala kebijakan berpusat pada pemimpin negara. 

Di masa demokrasi terpimpin, kondisi Indonesia baru merdeka dan belum stabil secara politik maupun ekonomi. 

Hal ini diperparah lagi dengan berbagai aksi pemberontakan separatis yang menuntut pemisahan wilayah dari kesatuan Indonesia. 

Oleh karena itu, pemerintah pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Simak, yuk!

Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pembentukan Dapernas dan Bappenas

Untuk diketahui, Dapernas merupakan singkatan dari Dewan Perancang Nasional dan Bappenas merupakan Perancangan Pembangunan Nasional.

Perbaikan ekonomi Indonesia dimulai dengan dibentuknya Dapernas pada 15 Agustus 1959 di bawah pimpinan Moh. Yamin. 

Dapernas menyusun program kerja untuk mendorong pembangunan nasional yang bernama Pola Pembangunan Berencana. 

Program kerja itu terdiri dari Blueprint tripola, yakni pola pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan.

Baca Juga: 7 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

Empat tahun setelahnya pada 1963, pemerintah menggantikan Dapernas dengan membentuk Bappenas di bawah pimpinan Presiden Soekarno. 

Bappenas bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan negara jangka panjang dan jangka pendek. 

Tugas Bappenas, antara lain:

- Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. 

- Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. 

- Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. 

2. Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Pada 28 Maret 1963 dirilis landasan baru untuk mendorong perbaikan ekonomi menyeluruh dengan adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, dan juga bebas dari imperialisme. 

Namun dalam pelaksanaannya, dekon tidak bisa mengatasi kesulitan dan permasalahan ekonomi khususnya fenomena inflasi dalam negeri. 

Pemberlakuan Dekon membuat perekonomian Indonesia jadi stagnan atau cenderung tidak membaik. 

Baca Juga: Pernah Digunakan di Indonesia, Ini Ciri-Ciri Demokrasi Parlementer

Kegagalan deklarasi ekonomi ini disebabkan oleh:

- Tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dollar USA.

- Perekonomian terganggu karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. 

- Konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat memperparah kemerosotan ekonomi. 

3. Proyek Mercusuar

Meski ekonomi Indonesia belum bisa stabil dan membaik, dimunculkan kembali kebijakan bernama proyek mercusuar.

Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri. 

Beberapa gedung yang dibangun dalam proyek ini, antara lain gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, GBK, Hotel Indonesia hingga Monas.

Dengan adanya proyek mercusuar ini, maka keadaan ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan jatuh. 

4. Nilai Uang Diturunkan (Devaluasi)

Salah satu jalan untuk mengatasi inflasi yang terjadi di dalam negeri adalah dengan membuat kebijakan penurunan nilai uang beredar. 

Baca Juga: Berlangsung dari Tahun 1965 hingga 1998, Ini 4 Karakteristik Pemerintahan Orde Baru

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai:

- Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50.

- Uang kertas Rp 1000 menjadi Rp 100.

- Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25000.

Dengan adanya devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang dan nilai rupiah bisa meningkat.

Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang jadi murah, namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang. 

Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp 1000 menjadi Rp 1 sehingga bukannya berkurang, inflasi malah makin parah. 

5. Peleburan Bank

Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres No 7/1965 didirikan Bank Tunggal Milik Negara. 

Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. 

Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari beberapa bank negara, seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara.

Baca Juga: Fungsi dan Macam-Macam Sistem Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila

Namun, langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang nagara karena belum ada lembaga pengawas saat itu.

6. Meningkatkan Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri

Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas ekonomi Indonesia.

Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. 

Untuk mendukung rencana ini, pemerintah membentuk Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE) dan Kesatuan Operasi (KESOP). 

Nah, itulah enam kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, ya. 

(Penulis: Ayu Ma'as)

----

Kuis!

Apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD. 

Khusus di bulan Oktober 2022, ada diskon 10% untuk berlangganan semua majalah dari Media Anak Grid Network - Kompas Gramedia. 

Untuk langganan:

Majalah Bobo: https://bit.ly/PROMOBOBOOKTOBER

Majalah Bobo Junior: https://bit.ly/PROMOBOJUNOKTOBER

Majalah Mombi SD: https://bit.ly/PROMOMOMBISDOKTOBER

Majalah Mombi TK: https://bit.ly/PROMOMOMBIOKTOBER

PROMOTED CONTENT