7 Bentuk Penyimpangan terhadap Pancasila pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Bobo.id - Sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenal bentuk penyimpangan Pancasila pada masa orde lama. 

Di Indonesia, Pancasila digunakan sebagai dasar negara, dasar hukum, dan ideologi. Apa saja fungsinya?

Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi Pancasila sebagai dasar hukum yaitu nilai Pancasila harus menjadi dasar keseluruhan hukum di Indonesia. 

Sedangkan sebagai ideologi, seluruh warga negara Indonesia menjadikan pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan.

Pancasila pertama kali disahkan sebagai dasar negara pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 

Setelah itu, Pancasila terus digunakan sebagai dasar aturan dan penyelenggaraan sistem tata negara di Indonesia. 

Namun, penyimpangan Pancasila tidak bisa dihindari pada masa pemerintahan Soekarno (orde lama) hingga Soeharto (orde baru). 

Apa saja bentuk penyimpangan Pancasila pada masa orde baru? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini. 

Mengenal Orde Baru

Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dimulai dari 1966 hingga 1998. 

Kemunculan orde baru ditandai dengan terbentuknya Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA) yang terdiri dari pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. 

Baca Juga: 6 Bentuk Penyimpangan terhadap Pancasila pada Pemerintahan Orde Lama

Selain itu, munculnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) menjadi titik awal kekuasaan Orde Baru. 

Dalam Supersemar, Soekarno menunjuk Soeharto melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. 

Masa orde baru berakhir pada saat Soeharto mundur sebagai presiden Indonesia karena kehilangan kepercayaan rakyat.

Bentuk Penyimpangan terhadap Pancasila

Selama masa orde baru, terjadi beberapa kondisi yang menunjukkan adanya penyimpangan terhadap Pancasila. 

Berikut ini beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila pada masa orde baru. 

1. Masa Jabatan Presiden Tidak Terbatas

Pada masa orde baru, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur tentang masa jabatan presiden. 

Sebelum mengalami amandemen, presiden dapat menjabat kembali setelah 5 tahun masa jabatan, tanpa ada batasan periode jabatan. 

Oleh karena itu, Soeharto dapat menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, karena terus menang dalam pemilu. 

2. Terjadinya Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

Pada masa pemerintahan orde baru, banyak terjadi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Ini ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik, pemegang suara terbanyak pada kursi pemerintahan didominasi satu partai, banyak tindak korupsi, dan keluarga pejabat memiliki banyak keuntungan. 

Ini tidak sejalan dengan nilai Pancasila yang mengutamakan kepentingan rakyat dan keadilan sosial. 

Baca Juga: 5 Contoh Sikap Mengakui Persamaan Derajat Antarmanusia, Materi PPKn

3. Kebebasan Pers Dibatasi

Pada masa Orde Baru, kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio dibatasi. 

Berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus pelanggaran hukum diberedel atau dicabut peredarannya. 

Ini tidak sejalan dengan nilai Pancasila pada sila kedua dan kelima. Oleh karena itu, tindak pembatasan kebebasan berpendapat merupakan bentuk penyimpangan Pancasila. 

4. Membatasi Hak Asasi Manusia

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan contoh hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. 

Namun, pada masa orde baru, masyarakat tidak diperbolehkan menyampaikan pendapat dan kritikannya tentang pemerintah. 

5. Pusat Pemerintahan pada Presiden

Menurut sila keempat Pancasila, negara Indonesia adalah negara demokratis yang berkedaulatan pada kepentingan rakyat. 

Pada masa orde baru, Presiden Soeharto juga menerapkan demokrasi sentralistik, yang berarti demokrasi berpusat pada pemerintah, yaitu presiden. 

Dengan penerapan demokrasi ini, Presiden Soeharto memegang kendali atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

6. Pemilu Tidak Demokratis

Saat ini, pelaksanaan pemilu harus sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Namun, pada masa orde baru, pemilu tidak sesuai dengan asas di atas, karena adanya tindak nepotisme. 

Akibat dari pemilu tidak demokratis ini yaitu terpilihnya Presiden Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun. 

Baca Juga: Tempat Dipasangnya Lambang Negara Indonesia, Materi Kelas 3 SD Tema 8

7. Pembentukan Departemen Penerangan

Presiden Soeharto membentuk departemen penerangan, yang tugasnya untuk mengoreksi berita-berita di media massa agar tidak menjatuhkan pemerintah. 

Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi sesuai Pancasila, karena dibatasinya kedaulatan rakyat. 

----

Kuis!

Kapan periode waktu berlangsungnya pemerintahan orde baru?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023

PROMOTED CONTENT