Bobo.id - Bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban masih banyak terjadi di Indonesia.
Lalu apa saja upaya pemerintah untuk menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia?
Pemerintah berupaya mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia karena hal ini bisa merugikan banyak pihak, teman-teman.
Pemenuhan hak dan pelaksanakan kewajiban ini sangat penting dilakukan, ya, teman-teman.
Salah satu manfaatnya adalah menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini bisa menjaga persatuan dan keadilan di Indonesia.
Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini selalu diawasi dan dikontrol oleh badan pemerintahan.
Inilah contoh-contoh upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban di Indonesia.
1. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Demokrasi
Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara.
Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain.
Baca Juga: 20 Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera.
2. Mengoptimalkan Peran Lembaga-Lembaga
Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara.
Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban adalah:
- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,
- Lembaga Ombudsman RI,
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Meningkatkan Pelayanan Publik
Salah satu upaya menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah meningkatkan pelayanan publik.
Baca Juga: Identifikasi Jenis Hak dan Kewajiban Asasi Manusia yang Terkait dengan 5 Sila Pancasila
Jika pelayanan publik baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah.
Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
4. Meningkatkan Pengawasan
Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara.
Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban.
Jadi, dengan adanya pengawasan ini, bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
5. Meningkatkan Profesionalisme Lembaga Keamanan dan Pertahanan
Pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara.
Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai.
Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat.
----
| Kuis! |
| Berikan contoh-contoh lembaga penegak hak dan kewajiban di Indonesia! |
| Petunjuk: Cek halaman 2! |
Tonton video ini juga, yuk!
----
Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.