Meski begitu, Pancasila tidak mengabaikan kepentingan individu, karena setiap orang berhak mendapatkan keadilan sosial yang sama dan berhak berpendapat.
Inilah kenapa liberalisme dan sosialisme tidak bisa dierapkan dalam penegakan HAM di Indonesia.
Penegakan HAM di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pihak yag bertanggung jawab dalam menegakkan HAM dan mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia adalah pemerintah.
Oleh sebab itu, pemerintah membentuk beberapa lembaga penegak HAM.
Contohnya adalah:
- Komnas HAM (Komisi Nasional HaK Asasi Manusia)
- KPAI (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia)
- Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
- Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha
- LBH (Lembaga Bantuan Hukum)
----
| Kuis! |
| Apa pengertian liberalisme dan sosialisme? |
| Petunjuk: Cek halaman 1-2! |
Tonton video ini juga, yuk!
----
Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.