Karakteristik Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, Mulai dari Demokrasi Presidensial hingga Reformasi

Bobo.id - Indonesia adalah negara yang melaksanakan kedaulatan atau kekuasaanya di tangan rakyat, sehingga mewujudkan demokrasi.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya mempunyai hak yang setara untuk memutuskan kebijakan negara.

Melalui demokrasi, warga negara menunjuk wakil rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenangnya di lembaga pemerintah.

Namun, setiap negara mempunyai karakteristik demokrasinya masing-masing. Berikut, karakteristik demokrasi pada setiap periode pemerintahan di Indonesia. 

Karakteristik Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 

1. Periode Demokrasi Presidensial (1945-1949) 

Pada Demokrasi Presidensial, pelaksanaan demokrasinya terbatas, karena presiden sebagai lembaga eksekutif membentuk kabinetnya sendiri dan tidak ada pemilihan umum.

Apalagi, pada masa awal kemerdekaan Indonesia belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan, fungsi legislatif dipegang oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang membantu presiden.

Lalu, lembaga yudikatifnya dipegang oleh Mahkamah Agung.

Tidak hanya ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga ada pers yang independen sebagai pilar keempat demokrasinya.

Baca Juga: 19 Contoh Sikap dan Perilaku Demokrasi di Lingkungan Masyarakat, Apa Saja?

Hasilnya, terwujudlah kebebasan pers dan berpolitik, namun presiden berpotensi menjadi diktator, serta hak-hak dasar warga negara belum bisa terpenuhi. 

2. Periode Demokrasi Parlementer (1949-1959) 

Pada Demokrasi Parlementer, Indonesia sempat mengganti konstitusi negara yang awalnya UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

Hal ini karena, kesepakatan Konferensi Meja Bundar, sehingga mengubah negara kesatuan Indonesia menjadi serikat dan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer.

Demokrasi Parlementer makin meningkatkan demokrasi di Indonesia, karena warga negara dilibatkan dalam menentukan kebijakan negara melalui parlementer.

Jadi, setiap pemegang jabatan dapat dimintai pertanggungjawabannya ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Keuntungan lainya dari Demokrasi Parlementer adalah terlaksananya pemilu untuk pertama kali, terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, dan setiap daerah mempunyai hak otonomi. 

3. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 

Setelah dibubarkannya sistem parlementer dan dikembalikannya konstitusi negara menjadi UUD 1945, Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sesuai UUD 1945.

Karakteristik dari sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin adalah dominasi presiden menguat, terbatasnya peran DPR dan partai politik, dan meningkatnya peran ABRI sebagai kekuatan politik.

Baca Juga: Macam-Macam Demokrasi yang Pernah Digunakan di Indonesia dan Masa Berlakunya

Kemudian, hak-hak warga negara juga makin melemah, karena tidak ada pemilu dan anggota lembaga pemerintahan ditunjuk langsung oleh presiden. 

4. Periode Demokrasi Pancasila (1965-1998) 

Demokrasi Pancasila atau Orde Baru mempunyai karakteristik berupa: 

- Tidak terjadinya pergantian kekuasaan eksekutif 

- Pemilu tidak dilaksanakan terbuka, jujur, dan adil 

- Tidak terpenuhinya hak-hak dasar warga negara 

- Kebebasan pers dibatasi 

Oleh karena itu, tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme makin tinggi dalam lembaga pemerintahan.

Demokrasi Pancasila akhirnya dihentikan setelah terjadi krisis moneter dan demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia. 

5. Periode Demokrasi Reformasi (1998-sekarang) 

Sampai sekaran, Indonesia akhirnya menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Reformasi.

Baca Juga: 8 Perbedaan dan Perbandingan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal

Karena, pemilu dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dan adanya rotasi kekuasaan di lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Pemilu pun dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara bisa dipenuhi. 

Nah, itulah karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia, mulai dari Demokrasi Presidensial hingga Demokrasi Reformasi. 

(Penulis: Nabil Adlani)

---

Lihat juga video ini, yuk! 

----  

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.  

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.