Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara.
Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera.
2. Melakukan Transparansi
Mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa dilakukan dengan transparansi pemerintah terhadap rakyat.
Transparansi dilakukan untuk memupuk rasa percaya rakyat dan kejujuran di lembaga pemerintahan.
3. Optimasi Peran Lembaga Penegak HAM
Optimasi peran dari lembaga-lembaga penegak HAM selain lembaga tinggi negara juga sangat penting dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban adalah:
- Lembaga Ombudsman RI,- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,- Komisi Perlindungan Anak Indonesia,- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
4. Meningkatkan Pengawasan dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Politik
Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara.
Baca Juga: 9 Contoh Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Bidang Sosial dan Budaya, Apa Saja?