Bobo.id - Salah satu tugas negara dan lembaga negara adalah menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah hal yang dapat menghambat kesejahteraan, sehingga harus ditangani.
Pelanggaran hak adalah tindakan atau perilaku yang melanggar atau mengabaikan hak-hak yang telah dijamin oleh hukum atau konstitusi suatu negara.
Hak-hak tersebut bisa bersifat individual maupun kolektif, dan mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Oleh karena itu, penegakan hak asasi manusia dan perlindungan hak-hak warga negara menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat.
Pengingkaran kewajiban adalah tindakan atau perilaku yang tidak memenuhi atau melanggar kewajiban yang telah diatur oleh hukum atau peraturan.
Sama seperti pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban dapat bersifat individu maupun kolektif, dan mencakup kewajiban hukum, sosial, moral, atau etika.
Pengingkaran kewajiban dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan dan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas.
Upaya Pemerintah Menangani Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
Berikut ini upaya pemerintah menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
1. Pembentukan lembaga atau instansi yang khusus menangani pelanggaran hak dan kewajiban.
Baca Juga: 9 Upaya Pemerintah Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban