Karena pemerintah tidak senang dengan kritik, maka pembredelan media massa pun terjadi.
Pemberedelan dilakukan untuk menghalangi adanya kritik terhadap pemerintah.
Bagi media massa yang memberikan kritik akan dilarang melakukan penerbitan hingga tidak boleh beroperasi selama dua pekan.
3. Terbentuknya Departemen Penerangan
Pemerintah orde baru juga membentuk departemen penerangan dengan tujuan untuk mengoreksi berita-berita pada media massa agar tidak mejatuhkan pemerintahan.
Cara itu membuat sistem pemerintah yang harusnya demokrasi menjadi tidak berjalan dengan semestinya.
Selain itu, penyimpangan Pancasila yang paling parah adalah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara besar-besaran.
4. Berlakunya Demokrasi Sentralistik
Masa pemerintahan orde baru ini juga memberlakukan demokrasi sentralistik yang merupakan demokrasi yang berpusat pada pemerintahan.
Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kondisi itu membuat peraturan yang harus diterapkan adalah yang seusai dengan persetujuan presiden.
Baca Juga: Kronologi Lengkap Jatuhnya Orde Baru di Indonesia Beserta Penyebabnya