Bobo.id - Apakah teman-teman tahu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di masa demokrasi parlementer?
Masa demokrasi parlementer dialami oleh Indonesia di awal-awal kemerdekaan, yaitu di tahun 1950 - 1959.
Pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh situasi politik. Karena itulah perekonomian di masa ini tidak stabil.
Di awal periode demokrasi parlementer, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun ekonomi setelah merdeka dari penjajahan Belanda.
Kondisi ekonomi pada masa itu masih sangat lemah, dengan inflasi yang tinggi dan banyaknya pengangguran.
Ada permasalahan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu.
Permasalahan jangka pendek adalah jumlah mata uang yang tinggi dan meningkatnya biaya hidup.
Sedangkan untuk permasalahan jangka panjang adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah.
Lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa itu?
Yuk, cari tahu!
Upaya Pemerintah Memperbaiki Kondisi Ekonomi di Masa Demokrasi Parlementer
Baca Juga: 5 Contoh Ancaman Terhadap Integrasi Nasional di Bidang Ekonomi
1. Gunting Syafruddin
Menteri keuangan Syafruddin Prawiranegara pada saat itu membuat kebijakan pemotongan nilai uang.
Kebijakan yang berlaku 20 Maret 1950 ini memotong nilai uang yang bernilai 2,50 ke atas menjadi setengah dari nilai uang itu sendiri.
Pada akhirnya kebijakan ini bisa membantu mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat.
2. Gerakan Benteng
Pernahkah teman-teman mendengar tentang sistem ekonomi gerakan benteng?
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial.
Saat itu pemerintah ingin mengubah struktur ekonomi menjadi struktur ekonomi nasional.
Sebab struktur ekonomi kolonial membuat perekonomian Indonesia pada akhirnya didominasi oleh perusahaan asing.
Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Benteng.
Namun dalam pelaksanaannya, para pengusaha di Indonesia masih belum mampu bersaing dengan pengusaha asing.
Baca Juga: Apa Saja Kunci Keberhasilan Pembangunan Ekonomi pada Masa Reformasi?
3. Finansial Ekonomi
Indonesia pernah mengirimkan delegasi ke Belanda untuk berdiskusi tentang finansial ekonomi (finek). Hal ini dilakukan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.
Sayangnya, usulan-usulan Indonesia pada saat itu ditolak oleh Belanda.
Akhirnya pemerintah Indonesia melaksanakan rancangan Finek sendiri secara sepihak. Pemerintah Indonesia membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Febuari 1956.
Tujuannya adalah untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
Akibat dari pelaksanaan Finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha Indonesia belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
4. Nasionalisasi Perusahan Asing
Upaya pemerintah lainnya yang pernah dilakukan adalah mencabut hak milik perusahaan Belanda atau perusahaan asing lainnya.
Dengan dicabutnya hak milik ini, perusahaan asing di nasionalisasi atau dijadikan sebagai hak milik pemerintah Indonesia.
Nah, itulah tadi berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa demokrasi parlementer.
Baca Juga: 5 Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Kelompok, Pengertian, dan Ciri-cirinya
Sumber: Buku Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP Kelas VIII. Penulis: Supardi, dkk. Tahun 2021.
----
| Kuis! |
| Kapan masa demokrasi parlementer berlaku di Indonesia |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023