Mengapa Upaya Perbaikan Ekonomi pada Masa Demokrasi Parlementer Tidak Berjalan Baik?

Bobo.id - Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia memiliki masalah.

Hal ini kita pelajari di pelajaran IPS kelas 6 dan diulang kembali di pelajaran IPS kelas 9 mengenai kondisi dan perkembangan bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan.

Ekonomi Indonesia mengalami gangguan karena adanya inflasi atau hilangnya nilai mata uang, rendahnya pendapatan dan kas negara, serta adanya blokade laut dari Belanda.

Upaya perbaikan ekonomi terus dilakukan bangsa Indonesia, salah satunya melalui pemerintahan.

Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diadaptasi di Indonesia adalah Demokrasi Parlementer yang berlangsung 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

Upaya perbaikan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer tidak berjalan baik disebabkan oleh banyaknya gejolak politik.

Yuk, kita bahas penjelasan mengapa upaya perbaikan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer tidak berjalan baik.

Alasan Kegagalan Perbaikan Ekonomi di Masa Demokrasi Parlementer

Berikut ini adalah alasan kegagalan perbaikan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer:

1. Indonesia Memiliki Beban Ekonomi Berupa Utang Negara

Penyebab kegagalan upaya perbaikan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer adalah 2,8 triliun rupiah pada 27 Desember 1949.

Baca Juga: Pengaruh Negatif Globalisasi di Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Beban utang adalah beban utang dari sisa-sisa pemerintahan Hindia Belanda.

Utang ini adalah persyaratan yang diberikan Belanda jika Indonesia mau merdeka, yang disampaikan di Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Sebagai negara yang baru berdaulat tentu Indonesia keberatan menanggung beban utang.

Terlebih lagi Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor pertanian dan perkebunan. 

2. Pengeluaran Pemerintah Meningkat

Perbaikan ekonomi di masa Demokrasi Parlementer juga disebabkan pengeluaran pemerintah meningkat.

Gejolak politik selama Demokrasi Parlementer menyebabkan banyak kerusuhan, sehingga perlu diamankan oleh militer.

Tentu saja, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk meredakan situasi kerusuhan yang terjadi di Indonesia.

3. Pergantian Kabinet yang Terlalu Sering

Pergantian kabinet menyebabkan kegagalan pada upaya perbaikan ekonomi.

Akibatnya, para menteri tidak bisa menyelesaikan program kerja yang telah disusun.

Baca Juga: Pengaruh Positif Globalisasi di Bidang Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Pergantian kabinet ini menimbulkan ketidakseimbangan pemerintahan

Inilah yang kemudian menyebabkan perkembangan ekonomi kita saat iu menjadi mandek dan tidak stabil.

Solusi Perbaikan Ekonomi yang Ditawarkan

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat itu, ada beberapa solusi ekonomi yang ditawarkan, yaitu:

- Kebijakan Gunting oleh Syafrudin.

- Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, yaitu pemotongan nilai uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya.

- Mengambil alih dan menasionalisasi Dijavasche Bank yang diubah menjadi Bank Indonesia.

- Melakukan sistem ekonomi Ali Baba, yaitu pengusaha Indonesia wajib memberikan pelatihan pada tenaga kerja asli Indonesia untuk bisa menjadi pegawai.

- Gerakan Asaat, yaitu perlindungan pribumi dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan tidak sehat.

- Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).

Itulah solusi perbaikan yang sempat ditawarkan pada masa Demokrasi Parlementer.

Baca Juga: 3 Manfaat Perkembangan IPTEK dalam Bidang Ekonomi dan Penjelasannya

----

Kuis!

Kapan masa Demokrasi Parlementer berlangsung di Indonesia?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

PROMOTED CONTENT