Meski begitu, dalam penetepan batang tubuh, MPR harus memerhatikan kondisi masyarakat Indonesia.
Aturan didasari atas asas kedaulatan rakyat yang bisa dilihat dari persetujuan dari rakyat atas pemerintah.
Dalam pasal ini dijelaskan pula terkait tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28.
Di pasal ini dijelaskan bahwa kita bebas berserikat dan berkumpul hingga mengeluarkan pikiran.
Kita bisa mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan dan sebagainya dan ditetapkan dengan UU.
Artinya, meski bebas mengemukakan pendapat, namun perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan negara.
Batasan itu bisa dipengaruhi oleh moralitas masyarakat, ketertiban sosial dan politik masyarakat demokratis.
Nah, itulah hubungan sila keempat Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945. Semoga bisa bermanfaat, ya.
Baca Juga: Hubungan Sila Pertama Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945, Materi PPKn
----
Kuis! |
Apa saja nilai dasar dalam Pancasila? |
Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023
Source | : | Kompas.com,Adjar.id |
Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
Editor | : | Bobo.id |
KOMENTAR