Cara Mengatasi Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara, Materi PPKn

Bobo.id - Pada materi PPKn SMA, kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang bisa didapatkan.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang berbeda. Namun, keduanya harus berjalan beriringan, teman-teman.

Hak dan kewajiban ini dijamin oleh negara melalui UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, lo.

Dengan melakukan kewajiban dan menghargai hak orang lain, maka akan tercipta keteraturan dan ketertiban.

Sayangnya, masih ada beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di sekitar kita.

Umumnya, hal ini disebabkan karena sifat individualis, intoleran, lemahnya hukum, dan ada kesenjangan sosial.

Cara Mengatasi Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Jika pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terus terjadi, maka kerukunan di masyarakat tak akan tercipta.

Seseorang yang egois akan melakukan berbagai cara agar haknya terpenuhi, meski mengabaikan hak orang lain.

Apabila diteruskan, maka hal ini bisa memicu terjadinya permusuhan di masyarakat yang berujung jadi perpecahan.

Tak hanya itu, kondisi ini juga bisa menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan.

Baca Juga: 10 Contoh Pelanggaran Hak di Lingkungan Sekolah, Materi Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka

Oleh karena itu, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara harus segera diatasi bersama, nih.

Pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban ini.

Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban, antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Cara mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyatakat.

Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam bernegara yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk menyebarkan prinsip ini adalah dengan pendidikan formal dan juga nonformal.

Sebab, pendidikan ini bisa jadi cara mudah untuk sosialisasi dampak dari pelanggaran hak dan kewajiban warga.

2. Supremasi Hukum

Sebagai informasi, supremasi hukum artinya memposisikan hukum di tempat yang tertinggi, teman-teman.

Apalagi, Indonesia memang merupakan negara hukum. Artinya, Indonesia menjunjung tinggi keadilan.

Dalam implementasi hak dan kewajiban itu, pemerintah dan warga negara harus patuh ke hukum yang beraku.

Berbagai kasus pelanggaran hak dan kewajiban dapat diatasi jika negara ini benar-benar menegakkan hukum.

Baca Juga: 10 Contoh Pelanggaran Hak di Lingkungan Keluarga, Materi Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka

Perlu diingat, penegakkan hukum ini juga tak pandang bulu. Artinya, berlaku bagi semua warga Indonesia.

3. Meningkatkan Peran Lembaga

Lembaga yang harus ditingkatkan perannya bukan hanya lembaga tinggi negara, tapi juga lembaga independen lain.

Ada banyak lembaga di Indonesia, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPK, KPAI, dan yang lainnya.

Kalau berbagai lembaga itu didukung dengan baik, tentu penegakkan hak dan kewajiban bisa dilakukan.

Selain tiga hal itu, ada beberapa cara lain yang juga bisa dilakukan untuk mengatasi pelangaran ini, yakni:

- Mengutamakan kepentingan bersama.

- Menaati norma di masyarakat.

- Turut serta dalam musyawarah masyarakat.

- Mau menjaga keamanan dan ketertiban.

- Tidak memandang latar belakang dalam berteman.

Nah, itulah cara mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga bisa bermanfaat, ya!

Baca Juga: 5 Lembaga Negara yang Berperan dalam Penegakan Hak dan Kewajiban, Materi PPKn

----

Kuis!

Apa yang menjamin hak dan kewajiban?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

PROMOTED CONTENT