Bobo.id - Indonesia sudah mengalami penjajahan oleh beberapa negara.
Di antaranya Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Setiap periode penjajahan, negara-negara ini memiliki kebijaan yang berbeda-beda.
Kebijakan ini mengatur berbagai bidang, misalnya seperti kebijakan di bidang perdagangan.
Baca Juga: Kisah Patih Gajah Mada dan Tujuan Gajah Mada Mengucapkan Sumpah Palapa
Tujuan dari dibuatnya kebijakan ini adalah untuk mengatur berbagai bidang sesuai dengan kekuasaannya.
Selain itu, pembentukan pemerintah kolonial juga bertujuan untuk memperluas kekuasaannya di Indonesia.
Baca Juga: Mengapa Para Pemuda Membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok Menjelang Proklamasi Kemerdekaan?
Nah, pada masa pemerintahan kolonial Inggris, ada berbagai kebijakan yang juga dibuat oleh pemerintah Inggris pada berbagai bidang.
Kebijakan ini di antaranya adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, dan kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial.
Berbagai kebijakan ini dibuat setelah Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur sejak 19 Oktober 1811.
Kebijakan di Bidang Ilmu Pengetahuan
1. Melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dengan mengundan para ahli di bidang ilmu pengetahuan dari luar negeri.
2. Menamakan bunya raksasa dan terbesar di dunia bersama dengan Arnoldii dan menamakan bunga itu dengan nama ilmiah, yaitu Rafflesia Arnoldii.
3. Memulai pembangunan Kebun Raya Bogor, yang berfungsi sebagai tempat untuk mengoleksi berbagai jenis tanaman, baik yang ada di Indonesia maupun dari seluruh dunia.
Kebijakan di Bidang Ekonomi
1. Menghapuskan kebijakan contingenten penyerahan dan menggantinya dengan sistem sewa tanah atau land-rente.
2. Petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara, yang dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris.
Baca Juga: Ketahui Sejarah Pramuka yang Diperingati Setiap 14 Agustus di Video Ini
Dalam menjalankan sistem pajak tanah, Raffles mengalami kegagalan karena beberapa faktor, yaitu:
- Kesulitan untuk menentukan besarnya pajak untuk pemilik tanah, karena ukuran tanah milik warga yang berbeda-beda.
- Sulit untuk menentukan ukuran dan tingkat kesuburan tanah petani.
- Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai Raffles.
- Masyarakat yang berada di desa banyak yang belum mengenal mengenai sistem uang.
Baca Juga: Simak Penjelasan tentang Arti Perjuangan Masa Sekarang di Video Ini
Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Pengadilan, dan Sosial
1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta.
2. Setiap keresidenan wajib memiliki badan pengadilannya masing-masing.
3. Melarang adanya perdagangan budak.
Baca Juga: Simak Kisah Bung Karno, Putra Sang Fajar yang Berjuang Memerdekakan Indonesia di Video Ini
Yuk, tonton video ini juga!
-----
Teman-teman, kalau ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan pengetahuan seru, langsung saja berlangganan majalah Bobo dan Mombi SD. Tinggal klik di www.gridstore.id
Atau teman-teman bisa baca versi elektronik (e-Magz) yang dapat diakses secara online di ebooks.gramedia.com