3. Penerapan Pancasila di Masa Orde Baru
Karena banyaknya masalah dan penyimpangan di masa orde lama, akhirnya Soekarno turun dari jabatannya sebagai presiden.
Kemudian keluar Pengumuman Penyerahan Kekuasaan Pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 pada tanggal 20 Februari 1967.
Saat Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era ini dikenal dengan nama orde baru.
Pada masa ini Indonesia mulai menganut konsep Demokrasi Pancasila.
Menerapkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia merupakan visi dari pemerintahan orde baru.
Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seseorang yangmampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan.
Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Program Pembangunan yang tertuang di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Itu semua merupakan salah satu contoh penerapan pancasila di masa orde baru.
Namun, ada beberapa hal yang dibatasi di masa orde baru ini:
- Jumlah partai politik hanya tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
- Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi. Terbukti dengan banyaknya kasus dibredelnya beberapa surat kabar atau majalah.
Pembredelan itu dilakukan atas dasar media dan pers memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
- Penculikan dan penangkapan aktivis politik.
- Dan beberapa pelanggaran HAM di berbagai daerah.