7 Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

By Fransiska Viola Gina, Rabu, 19 Oktober 2022 | 08:15 WIB
Macam-macam kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal di Indonesia. (freepik/jcomp)

Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, teman-teman. 

Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat drastis. 

Sebab sebelumnya, operasional De Javasche Bank ini masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. 

Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. 

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba ini diprakarsai oleh seorang Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, yakni Iskaq Tjokrohadisurjo. 

Program ini diberi nama Ali Baba karena melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba).

Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan untuk melatih tenaga yang ada di Indonesia alias pribumi. 

Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. 

Sayangnya, sistem ekonomi ini mengalami kegagalan karena beberapa hal berikut ini:

- Banyaknya pengusaha pribumi yang mengalihkan usaha mereka kepada para pengusaha non-pribumi. 

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Materi Jenis-Jenis Demokrasi di Dunia