3. Keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang.
4. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada partai pemerintah dan tidak mengakui sistem monopartai.
5. Aturan hukum diatur berdasarkan UUD 1945.
6. Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur perekonomian masyarakat agar mencapai kemakmuran negara.
7. Jalannya pemerintah dan tata negara harus berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.
8. Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah.
Dilansir dari kemdikbud.go.id, demokrasi Liberal dengan kabinet parlementer mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1950.
Penetapan demokrasi liberal ini bersamaan dengan pengesahan digantikannya UUD RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi UUD Sementara 1950.
Berikut ini beberapa poin perbandingan dan karakteristik demokrasi liberal.
1. Demokrasi liberal bertujuan memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat, sehingga tidak ada batasan bagi setiap individu.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia