Bobo.id - Indonesia memenuhi syarat dan ciri sebagai negara demokratis, sehingga disebut negara demokrasi.
Salah satu syarat negara demokratis adalah menjunjung dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi.
Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya pemilihan umum atau pemilu.
Di Indonesia, pemilu diselenggarakan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, pemimpin daerah, bahkan pemimpin negara.
Dalam pelaksanaan demokrasi, Indonesia telah menerapkan beberapa jenis demokrasi.
Bahkan, Indonesia pernah menerapkan demokrasi yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu demokrasi Terpimpin.
Nah, kali ini Bobo akan mengajak teman-teman mencari tahu, apa saja prinsip demokrasi? Yuk, simak!
Prinsip-Prinsip Demokrasi
1. Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat
Pemerintahannya didasarkan atas kehendak dan kepentingan semua rakyat, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok.
Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca Juga: 5 Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
2. Negara Berdasarkan Konstitusi
Hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, kemauan, dan kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut.
Hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara, dan konstitusi dianggap sebagai peraturan hukum yang diberlakukan di sebuah negara.
3. Jaminan Perlindungan HAM
Negara yang demokratis harus menjamin dan memastikan HAM setiap warga negaranya terlindungi.
HAM merupakan hak asasi yang diterima warga negara sejak masih dalam kandungan hingga akhir kehidupannya, yang harus dilindungi dari pelanggaran.
4. Kebebasan Berpendapat
Perlu diketahui, prinsip demokrasi berpedoman pada kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
Oleh sebab itu, ciri demokrasi yaitu memastikan setiap warga negara mendapatkan kebebasan berpendapat.
Tujuan dari pemberian kebebasan ini adalah bisa mewadahi aspirasi kelompok-kelompok dalam masyarakat.
5. Ciri Pemilihan Umum
Baca Juga: Demokrasi: Pengertian Ahli, Ciri-Ciri, dan Cara Menjalankannya
Sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Pemilu dilaksanakan secara rutin dalam periode waktu tertentu. Misalnya di Indonesia, pemilu presiden diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
Menerapkan sistem kepartaian yang akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi.
6. Ciri Kekuasaan
Adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Di Indonesia, ada pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah Trias Politica.
Trias Politica membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif.
Lembaga eksekutif atau yang melaksanakan undang-undang, contohnya presiden dan wakil presiden.
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Contoh lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang.
Contoh lembaga legislatif misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Baca Juga: 17 Contoh Sikap dan Perilaku Demokrasi di Lingkungan Bangsa dan Negara, Apa Saja?
7. Hukum Ditegakkan
Konstitusi di negara demokrasi tidak hanya berfungsi mengatur jalannya pemerintahan, melainkan juga berperan sebagai instrumen menegakkan kebenaran dan keadilan.
Tiap perbuatan melawan hukum harus tetap ditindak tegas, dan diterapkan dengan ketat agar wibawa hukum tak semakin menurun.
Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Fungsinya sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.
UUD 1945 juga menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia.
Selain itu, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan UUD 1945.
----
| Kuis! |
| Apa artinya Trias Politica? |
| Petunjuk: cek di halaman 3! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.