Perbedaan dan kesenjangan ini kemudian bisa mengancam integrasi nasional yang harusnya diupayakan setiap masyarakat.
5. Aspirasi Tidak Tersalurkan
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tanpa terkecuali.
Namun dalam praktiknya, pendapat tersebut dapat terhambat dan tidak tersalurkan karena didorong oleh kondisi tertentu.
Misalnya, adanya perbedaan golongan masyarakat, kesenjangan strata sosial, hingga diskriminasi.
Ketika aspirasi masyarakat tidak tersalurkan kepada pemerintah, maka masyarakat akan mudah dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu.
6. Ketidakadilan
Ketidakadilan yang dialami oleh suatu kelompok masyarakat dapat meningkatkan risiko terhambatnya upaya integrasi nasional.
Ketidakadilan ini biasanya dipicu dengan perilaku membeda-bedakan perlakuan antara kelompok masyarakat yang satu pada masyarakat kelompok yang lain.
Ini dapat terjadi jika suatu masyarakat tidak bertoleransi terhadap kelompok masyarakat yang berbeda.
7. Penegakan Hukum Tidak Adil
Proses penegakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu tempat juga dapat menjadi bentuk tantangan bagi integrasi nasional.
Jika penegakan hukum tidak berlaku adil, maka masyarakat akan merasa haknya tidak terpenuhi oleh pemerintah setempat.
Banyak hal yang bisa memicu ketidakadilan dalam penegakan hukum, misalnya karena praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).
Baca Juga: 5 Contoh Ancaman Terhadap Integrasi Nasional di Bidang Sosial Budaya