Penerapan Demokrasi Parlementer yang Tidak Sesuai dengan Pancasila, Materi PPKN

By Grace Eirin, Jumat, 29 Desember 2023 | 09:00 WIB
Penerapan demokrasi parlementer termasuk bentuk penyimpangan terhadap Pancasila pada era orde lama. (Freepik)

Bersumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Pancasila sebagai sumber hukum negara artinya, berjalannya hukum, lembaga, pejabat pemerintah, bahkan warga Indonesia harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Jika sebuah pemerintahan tidak terselenggara sesuai Pancasila, maka terjadilah penyimpangan terhadap Pancasila. 

Pada saat penerapan demokrasi parlementer, terjadi beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Berikut ini buktinya. 

1. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Padahal menurut Pancasila, pengambilan keputusan harus berdasar musyawarah. 

2. Partai politik semakin banyak dan berusaha untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. 

3. Kedaulatan rakyat Indonesia melemah. 

4. Terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yakni dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS, dan Konstitusi RIS ke UUDS 1950. 

5. Presiden diangkat seumur hidup. 

6. Masyarakat tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih pemimpinnya.

----

Kuis!

Kapan demokrasi parlementer mulai berlaku di Indonesia?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023