Bobo.id - Pancasila sebagai dasar negara pernah mengalami penyimpangan, terutama pada saat awal kemerdekaan.
Penyimpangan Pancasila memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, terutama berjalannya demokrasi dan pemerintahan.
Pada masa orde lama, pemerintahan Indonesia menerapkan demokrasi parlementer.
Demokrasi parlementer berlaku ketika pemerintah Indonesia masih menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara).
Dalam penerapannya, demokrasi parlementer tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Pada pelajaran PPKn kelas 7 SMP, kita akan belajar menyebutkan contoh penerapan demokrasi parlementer yang tidak sesuai dengan Pancasila.
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut.
Penerapan Demokrasi Parlementer
Salah satu hal yang membedakan demokrasi parlementer dengan demokrasi lain adalah presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara.
Sementara itu, jalannya pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet, yang dipimpin oleh perdana menteri.
Adapun ciri demokrasi parlementer adalah sebagai berikut.
1. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif.
Baca Juga: Berbagai Bentuk Perjuangan Nonfisik dalam Mendapatkan Persatuan dan Kesatuan, Materi PPKn