Lalu lahan yang ditanami tanaman ekspor akan diambil seperlimanya oleh Belanda.
Kebijakan ini pun bersifat wajib bagi para petani untuk menanam tanaman sesuai kebutuhan Belanda.
Bahkan dengan cara ini, Belanda mendapatkan banyak keuntungan besar dengan memenuhi kebutuhan pasar Eropa.
Namun sebenarnya, kebijakan yang dilakukan pada saat itu tidak sesuai dengan kesepakatan.
Hal yang tidak sesuai itu diketahui berasal dari jumlah pendapatan dengan luas tanah yang ditanami tanaman ekspor.
Kebijakan tanam paksa ini tidak seperti yang dilakukan oleh VOC pada awal penjajahan.
Sebelumnya penguasa VOC melakukan pengawasan pengumpulan hasil panen tidak dilakukan oleh penguasa lokal.
Sedangkan pada masa pemerintahan Johannes Van den Bosch, pengumpulan hasil panen dilakukan bersama dengan penguasa lokal.
Cara yang dilakukan itu membuka peluang besar untuk terjadinya korupsi dan penyelewengan saat pengumpulan hasil panen.
Tentunya adanya tindak korupsi dan penyelewengan membuat beban petani menjadi lebih berat daripada masa penjajahan di bawah VOC.
Kebijakan tanam paksa ini membuat banyak petani dan masyarakat secara umum mengalami krisis pangan.
Baca Juga: Kebijakan Pemerintah Belanda yang Menguntungkan Indonesia, Materi PPKn