Kecilnya lahan yang digunakan untuk menanam kebutuhan pokok dan pekerjaan lebih terfokus pada tanaman ekspor membuat sumber pangan menurun.
Bahkan terjadi banyak kasus kematian di berbagai wilayah, seperti Cirebon, Demak, dan juga Grobogan.
Karena itu, ada banyak kritik yang bermunculan akan sistem tanam paksa yang diterapkan.
Isi Kebijakan Tanaman Paksa dan Praktik Nyatanya
- Penduduk atau petani diwajibkan untuk menyediakan 20 persen lahan pertanian ditanami tanama ekspor yang sudah ditentukan pemerintah Hindia Belanda.
Kenyataannya: Lagan yang terpakai untuk tanaman ekspor lebih di atas 20 persen dan kelebihan panen akan tetap diambil oleh pemerintah Hindia Belanda.
Akibatnya, petani tidak bisa menanam tumbuhan lokal untuk sumber pangan pribadi.
- Lahan pertanian yang digunakan untuk tanaman paksa tidak dikenakan pajak.
Kenyataannya: Petani tetap harus membayar pajak termasuk dengan pajak tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor.
- Nilai jual hasil pertanian petani diatur dan ditentukan oleh pihak Belanda.
Kenyataannya: Harga jual tanaman dimonopoli sehingga nilainya jadi sangat rendah dan rakyat menjadi lebih miskin.
- Bila petani mengalami gagal panen maka pemerintah Belanda akan bertanggung jawab.
Baca Juga: Mengenal Sosok Daendels, Gubernur Jendral Hindia Belanda, Materi IPS