Ini artinya, secara tak langsung, petani harus membayar sewa tanah kepada raja dan pemerintah Inggris.
Tata cara sistem pajak tanah, meliputi:
- Penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan memberi kebebasan penuh untuk menanam dan berdagang.
- Pemerintah mengawasi tanah-tanah dan hasilnya dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati.
- Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan secara kontrak.
3. Sistem Tanam Paksa
Sistem tanam paksa dilakukan karena Belanda mengalami kesulitan ekonomi, terutama karena sumber dananya sedikit.
Nah, untuk mengisi adanya defisit biaya di kas Belanda, maka dikeluarkanlah kebijakan sistem tanam paksa.
Dalam sistem tanam paksa ini, petani wajib menanam tanaman ekspor atau tanaman dagang seluas 20 persen dari lahan.
Saat pelaksanaan, terjadi pelanggaran. Sebab, tanaman yang ditanam melebihi luas tanah yang ditentukan.
Selain itu, petani juga diminta untuk mengangkut sendiri tanaman ke pabrik-pabrik tanpa biaya tambahan.
Baca Juga: Perbandingan Pelaksanaan Pemerintahan Kolonial Inggris dan Belanda
Melihat rakyat Indonesia yang ditindas, timbul kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya pengusaha Eropa.