Siapa yang Bertanggung Jawab Mencegah Pelanggaran HAM Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999?

Bobo.id - HAM (hak asasi manusia) adalah salah satu elemen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Penegakan dan hukuman pelanggaran HAM pun diatur dalam Undang-Undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Selain itu, HAM juga diawasi secara langsung oleh badan hukum dan lembaga pemerintahan.

Masih ingatkah teman-teman akan pengertian HAM?

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak dan kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, etnis, ras, agama, bahasa, dan status lainnya.

Oleh sebab itu, HAM harus ditegakkan dan tidak boleh dilanggar.

Pelanggaran HAM akan dikenai sanksi dan hukuman, seperti aturan tertulis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Lantas, pihak mana sajakah yang bertanggung jawab mencegah pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999?

Kita bahas bersama-sama, ya!

Pencegahan Pelanggaran HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang bertanggung jawab mencegah pelanggaran HAM adalah pemerintah.

Baca Juga: Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM, Penyebab, dan Penyelesaian

Oleh sebab itu, pemerintah membentuk lembaga penegak HAM, contohnya adalah:

- Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- Lembaga Perlindungan Anak

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Lembaga penegak HAM tersebut adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara.

Fungsinya adalah melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi yang menjadi bidang lembaganya masing-masing.

Pembentukan lembaga penegak HAM di atas ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Berikut isi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“… seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Baca Juga: Contoh Pelanggaran HAM di Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat

Jadi, menurut Undang-Undang di atas penegakan HAM berfungsi:

- Melindungi kehormatan warga negara.

- Melindungi harkat dan martabat manusia.

Masyarakat Juga Terlibat

Meski pemerintah bertanggung jawab dalam mencegah pelanggaran HAM, masyarakat juga wajib mendukung upaya pemerintah, ya.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan Pancasila pada kehidupan sehari-hari.

Menegakkan serta mencegah pelanggaran HAM ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Salah satu contoh yang bisa kita lakukan adalah kita berhak menuntut perlakuan HAM yang adil.

Selain itu, dan wajib melaporkan tindakan pelanggaran HAM ke lembaga yang bertanggung jawab.

Masyarakat harus berperan aktif dalam penegakan HAM di Indonesia.

Dengan berupaya mencegah pelanggaran HAM, kita juga membantu pemerintah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Baca Juga: Nama-Nama Lembaga Penegak HAM di Indonesia Beserta Tugas dan Fungsinya

----

Kuis!

Sebutkan contoh lembaga penegak HAM!

Petunjuk: Cek halaman 2!

Tonton video ini juga, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT