Bobo.id - Demokrasi diterapkan di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menemukan solusi dari masalah yang terjadi.
Setiap negara menggunakan jenis demokrasi yang berbeda-beda. Negara kita Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila berprinsip kedaulatan juga berada di tangan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi jenis lain. Nah, untuk itu, bisakah teman-teman membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal?
Yuk, temukan perbedaan sekaligus perbandingan antara demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal!
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila mulai digunakan di Indonesia setelah berakhirnya era orde lama, yaitu mulai tahun 1966.
Dilansir dari Kompas.id, demokrasi Pancasila dipopulerkan pada masa kepemimpinan Soeharto (1966-1998).
Berikut ini beberapa poin perbandingan dan karakteristik demokrasi Pancasila.
1. Berdasarkan tujuannya, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga keputusan harus atas pemunguatan suara dan persetujuan rakyat.
2. Demokrasi Pancasila mengutamakan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, serta menerapkan asas kekeluargaan.
Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Para Ahli, Mulai Henry B. Mayo Hingga Alamudi
3. Keselarasan antara hak dan kewajiban warga negara diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang.
4. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada partai pemerintah dan tidak mengakui sistem monopartai.
5. Aturan hukum diatur berdasarkan UUD 1945.
6. Pemerintah ikut terlibat dalam mengatur perekonomian masyarakat agar mencapai kemakmuran negara.
7. Jalannya pemerintah dan tata negara harus berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.
8. Kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah.
Demokrasi Liberal
Dilansir dari kemdikbud.go.id, demokrasi Liberal dengan kabinet parlementer mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1950.
Penetapan demokrasi liberal ini bersamaan dengan pengesahan digantikannya UUD RIS (Republik Indonesia Serikat) menjadi UUD Sementara 1950.
Berikut ini beberapa poin perbandingan dan karakteristik demokrasi liberal.
1. Demokrasi liberal bertujuan memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat, sehingga tidak ada batasan bagi setiap individu.
Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia
2. Parlemen atau lembaga perwakilan rakyat memegang kekuasan politik yang sangat besar.
3. Dalam demokrasi liberal, terdapat sistem multipartai atau banyak partai yang berada di kursi pemerintahan.
4. Kabinet pemerintahan tidak stabil dan kerap mengalami pergantian.
5. Pelanggaran hukum memiliki batasan yang berbeda atau lebih bebas dibandingkan demokrasi Pancasila.
6. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena banyak pemberontakan di daerah.
7. Kepentingan dan hak individu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan negara.
8. Kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok bangsawan.
----
Kuis! |
Kapan Indonesia mulai menerapkan demokrasi Pancasila? |
Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Penulis | : | Grace Eirin |
Editor | : | Iveta Rahmalia |
KOMENTAR