Kenapa lembaga MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945? Materi PPKn

Bobo.id - Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi sumber hukum di Indonesia.

Sepanjang sejarahnya sejak diresmikan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Amandemen UUD 1945 dilakukan pada Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Tapi, kenapa lembaga MPR yang mengubah UUD 1945, ya?

Sebelum mengetahui kunci jawabannya, simak pembahasan tentang kedaulatan dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kelas 8 SMP.

Namun, sebelumnya teman-teman bisa mencoba mengerjakan soalnya sendiri terlebih dahulu.

Apakah teman-teman sudah selesai mengerjakan soal-soalnya? Kalau sudah, coba cocokkan dengan kunci jawaban di bawah ini, ya. 

Jelaskan mengapa lembaga MPR yang mengubah Undang-Undang Dasar 1945? 

Jawaban: 

MPR bisa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 karena menjadi salah satu tugas dan wewenangnya.

Hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 37 Ayat 1 sampai 5.

Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum, kemudian diresmikan oleh presiden.

Baca Juga: Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945, Mulai dari Sila Pertama hingga Kelima

Sebelum Reformasi, anggota MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan.

MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945, tetapi MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan Pembukaan UUD 1945, karena mengandung nilai-nilai dari kelima sila Pancasila yang menjadi dasar negara.

Selain itu, MPR juga tidak bisa mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usul pengubahan UUD 1945 setidaknya bisa dilakukan jika 1/3 dari anggota MPR menyetujuinya.

Mereka harus mengajukannya secara tertulis, dengan menunjukkan pasal mana yang harus diubah beserta alasannya.

Kemudian, diajukan kepada pimpinan MPR yang nantinya akan diperiksa.

Jika, syarat pengubahan tidak lengkap, maka pimpinan MPR berhak menolaknya.

Tapi jika diterima, maka MPR akan melakukan sidang dan mengubah pasal yang diusulkan dalam UUD 1945 dan mengesahkannya. 

Tugas dan Wewenang MPR Lainnya 

- Melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilihan umum 

- Memutuskan usul DPR untuk menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya 

Baca Juga: Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli, Lengkap dengan 10 Pilar Demokrasi Indonesia

- Melantik wakil presiden menjadi presiden 

- Memilih presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan 

- Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR 

Hierarki Perundang-undangan di Indonesia 

UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, berikut urutan undang-undang yang berlaku sesuai jenisnya, yaitu: 

- UUD 1945 

- Ketetapan MPR 

- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

- Peraturan Pemerintah 

- Peraturan Presiden 

- Peraturan Daerah Provinsi 

Baca Juga: Kenapa UUD 1945 Disebut Norma Hukum Tertinggi? Ini Fungsinya

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

Pembahasan dan jawaban ini bisa menjadi pemandu bagi orang tua dalam mendampingi anak selama belajar di rumah. 

---

Baca Lagi:

Tahun berapa saja UUD 1945 diamandemen?

Petunjuk: Cek halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk! 

----  

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD.  

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id. 

PROMOTED CONTENT