9 Upaya Pemerintah Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Bobo.id - Meskipun Indonesia dalah negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, tapi tetap saja ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi.

Tentunya, diperlukan upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

Kenapa upaya pemerintah mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sangat penting?

Sebab, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat memicu perpecahan dalam masyarakat, teman-teman.

Akibatnya, akan terjadi konflik sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dirangkum dari Kompas.com, Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia.

Sedangkan kewajiban adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang.

Memenuhi hak dan menjalankan kewajiban adalah salah satu cara penting dalam menjaga kerukunan.

9 Upaya Pemerintah Mengatasi Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

Nah, berikut ini adalah contoh upaya pemerintah dalam mengtaasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang wajib kita ketahui.

1. Meningkatkan Penegakan Hukum dan Demokrasi

Baca Juga: Punya Kedudukan yang Sama, Ini 4 Cara Menghormati Hak dan Kewajiban Warga Negara

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum dan juga demokrasi bagi warga negara.

Masalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa sangat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelakunya harus dihukum setimpal untuk menimbulkan efek jera.

2. Melakukan Transparansi

Mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa dilakukan dengan transparansi pemerintah terhadap rakyat.

Transparansi dilakukan untuk memupuk rasa percaya rakyat dan kejujuran di lembaga pemerintahan.

3. Optimasi Peran Lembaga Penegak HAM

Optimasi peran dari lembaga-lembaga penegak HAM selain lembaga tinggi negara juga sangat penting dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban adalah:

- Lembaga Ombudsman RI,
- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

4. Meningkatkan Pengawasan dengan Melibatkan Masyarakat dan Lembaga Politik

Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara.

Baca Juga: 9 Contoh Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Bidang Sosial dan Budaya, Apa Saja?

Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban.

Diharapkan, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga politik dapat semakin baik dalam mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

5. Meningkatkan Pelayanan Publik

Salah satu upaya menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban adalah meningkatkan pelayanan publik.

Jika rakyat mendapat layanan publik yang baik, warga negara akan merasa bahwa hak dan kewajibannya sebagai warga negara bisa mudah terpenuhi oleh pemerintah.

Tetapi, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

6. Meningkatkan Profesionalisme Lembaga Keamanan dan Pertahanan

Pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara.

Lembaga pertahanan dan keamanan negara juga berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban agar masyarakat tetap merasakan rasa aman dan damai.

Selain itu, pemerintah juga bisa meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan masyarakat.

7. Memudahkan Birokrasi Negara

Baca Juga: Cari Jawaban Kelas 4 SD Tema 5, Contoh Hak dan Kewajiban di Rumah

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.

Birokrasi yang rumit akan menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, contohnya adalah pungli (pungutan liar) dalam sistem birokrasi.

Jika sistem birokrasi dipermudah dan disederhanakan, maka risiko pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan diminimalisir.

8. Memberikan Edukasi Akan Pentingnya Hak dan Kewajiban

Edukasi akan pentingnya hak dan kewajiban sangat penting bagi masyarakat, khususnya anak-anak seperti kita.

Pengetahuan akan hak dan kewajiban sebagai warga negara diharapkan bisa menurunkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

9. Mengadakan Evaluasi Penegakan Hukum

Tingginya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia banyak diakibatkan oleh rendahnya hukuman bagi pelanggar.

Oleh sebab itu, pemerintah wajib mengadakan evaluasi dan revisi undang-undang untuk meningkatkan supremasi hukum terkait hak dan kewajiban.

Hukuman pelanggar hak dan pengingkaran kewajiban harus ditambah bobotnya supaya bisa mencapai keadilan yang sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan.

Nah, itulah contoh upaya pemerintah mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Semoga membantu!

(Penulis: Fransiska Viola Gina / Niken Bestari)

Baca Juga: Contoh Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia

----

Kuis!

Kenapa memenuhi hak dan menjalankan kewajiban itu sangat penting?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

PROMOTED CONTENT