7 Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Pelanggaran hak dan Pengingkaran Kewajiban

Bobo.id - Indonesia masih membutuhkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 

Ini karena bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. 

Upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perlu dilakukan karena bisa merugikan banyak pihak. 

Pemenuhan hak dan pelaksanaan hak kewajiban ini bisa menjamin kesejahteraan serta menaga persatuan dan keadilan di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan pencegahan dalam proses penegakan hak dan kewajiban. 

Berikut ini contoh upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Simak, yuk!

1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 

Pendekatan hukum dan pendekatan biologis ini harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa. 

Jadi, para penegak hukum harus bisa memenuhi kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan baik pada masyarakat.

Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan perlindungan kepada setiap saksi yang berkaitan dengan hukum. 

Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkait dengan Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa

2. Mengoptimalkan Peran Lembaga

Indonesia memiliki banyak lembaga yang berwenang dalam penegakkan hak dan kewajiban, teman-teman. 

Untuk itu, pemerintah bisa mengoptimalkan peran lembaga di Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran hak dan kewajiban. 

Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban adalah:

- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,

- Lembaga Ombudsman RI,

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia,

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia, teman-teman. 

Baca Juga: 6 Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Negara Beserta Contohnya

Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 

Jika pelayanan publik baik, tentu saja warga negara juga akan merasa bahwa hak dan kewajibannya mudah terpenuhi oleh pemerintah. 

Sebaliknya, jika kualitas pelayanan publiknya kurang, maka bisa menimbulkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 

4. Meningkatkan Pengawasan

Pemerintah membutuhkan peran serta dari masyarakat dan lembaga politik lainnya untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara.

Masyarakat dan lembaga-lembaga politik ini berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban.

Jadi, dengan adanya pengawasan ini, bisa mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

5. Meningkatkan Profesionalisme

Pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan profesionalisme dari berbagai lembaga keamanan dan pertahanan negara.

Lembaga pertahanan dan kemanan negara ini berperan dalam mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.

Hal ini dilakukan agar warga negara bisa merasakan rasa aman dan damai akan pemenuhan hak dan kewajibannya. 

Baca Juga: Contoh-Contoh Upaya Pemerintah Menangani Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

6. Meningkatkan Kerja Sama

Upaya yang bisa dilakukan pemerintah selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok dan golongan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa saling memahami dan menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. 

Dengan begitu, hak dan kewajiban warga negara bisa terpenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. 

7. Menyebarluaskan Prinsip Kesadaran Bernegara

Upaya terakhir yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menyebarkan prinsip kesadaran bernegara. 

Prinsip ini bisa disebarkan kepada masyarakat melalui pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi. 

Bisa juga disebarkan melalui pendidikan non-formal seperti kegiatan keagamaan dan kursus. 

Nah, itulah tujuh upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Semoga bisa bermanfaat, ya. 

Baca Juga: Contoh Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban di Lingkungan Keluarga dan Sekolah

(Penulis: Nabil Adlani)

----

Kuis!

Apa saja lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban?

Petunjuk: cek di halaman 2!

Tonton video ini, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT