7 Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Pelanggaran hak dan Pengingkaran Kewajiban

2. Mengoptimalkan Peran Lembaga

Indonesia memiliki banyak lembaga yang berwenang dalam penegakkan hak dan kewajiban, teman-teman. 

Untuk itu, pemerintah bisa mengoptimalkan peran lembaga di Indonesia untuk menyelesaikan pelanggaran hak dan kewajiban. 

Beberapa lembaga negara yang memiliki peran penegakan hukum hak dan kewajiban adalah:

- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,

- Lembaga Ombudsman RI,

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia,

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia, teman-teman. 

Baca Juga: 6 Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Negara Beserta Contohnya

PROMOTED CONTENT