7 Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Pelanggaran hak dan Pengingkaran Kewajiban

Bobo.id - Indonesia masih membutuhkan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. 

Ini karena bentuk-bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. 

Upaya pemerintah untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban perlu dilakukan karena bisa merugikan banyak pihak. 

Pemenuhan hak dan pelaksanaan hak kewajiban ini bisa menjamin kesejahteraan serta menaga persatuan dan keadilan di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan pencegahan dalam proses penegakan hak dan kewajiban. 

Berikut ini contoh upaya pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di Indonesia. Simak, yuk!

1. Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 

Pendekatan hukum dan pendekatan biologis ini harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa. 

Jadi, para penegak hukum harus bisa memenuhi kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan baik pada masyarakat.

Selain itu, penegak hukum juga harus memberikan perlindungan kepada setiap saksi yang berkaitan dengan hukum. 

Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara yang Terkait dengan Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan yang Maha Esa

PROMOTED CONTENT