22 Tugas Pokok Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Bobo.id - Menurut UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 

Artinya, Presiden Indonesia berperan sebagai kepala pemerintahan, yang juga merupakan kepala negara menurut UUD 1945. 

Dalam menjalankan perannya, Presiden memiliki beragam tugas dan wewenang yang sudah diatur menurut hukum. 

Pada pelajaran PPKn untuk SMP, kita akan belajar tugas pokok Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan tersebut dari penjelesan berikut ini!

Tugas Pokok dan Wewenang Presiden

A. Kepala Negara

Sebagai kepala negara, Presiden memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 

1. UUD 1945 Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

2. UUD 1945 Pasal 11

Baca Juga: Contoh Soal Materi PPKn, Sebutkan Keberagaman yang Lahir dari Keberagaman Suku!

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

3. UUD 1945 Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

4. UUD 1945 Pasal 13 

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

5. UUD 1945 Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Juga: Bagaimana Cara Menerima Keberagaman yang Ada di Indonesia? Materi PPKn

6. UUD 1945 Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

B. Kepala Pemerintahan

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 

1. UUD 1945 Pasal 4

1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2. UUD 1945 Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

3. UUD 1945 Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Baca Juga: Apa Penyebab Bangsa Indonesia Memiliki Keberagaman Ras? Ini Penjelasannya

4. UUD 1945 Pasal 17

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

5. UUD 1945 Pasal 20

2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

6. UUD 1945 Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

7. UUD 1945 Pasal 23

(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

8. UUD 1945 Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

9. UUD 1945 Pasal 24A

Baca Juga: 7 Contoh Hubungan Internasional Multilateral yang Dilakukan Indonesia

(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

10. UUD 1945 Pasal 24B

(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

11. UUD 1945 Pasal 24C

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

----

Kuis!

Apa tugas Presiden menurut UUD 1945 Pasal 12?

Petunjuk: cek di halaman 2!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

PROMOTED CONTENT