Bobo.id - Pada materi IPS kelas 8 SMP, kita akan belajar tentang pembangunan perekonomian di negara Indonesia.
Sebelumnya, kita sudah belajar tentang kondisi ekonomi di awal kemerdekaan. Apa teman-teman tahu masa selanjutnya?
Yap, setelah kemerdekaan, tepatnya mulai tahun 1950, bangsa Indonesia memasuki masa Demokrasi Parlementer.
Permasalahan ekonomi yang dihadapi saat itu mencakup masalah ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.
Permasalahan jangka pendek meliputi tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup.
Permasalahan jangka panjang meliputi pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah.
Untuk bisa mengatasi masalah ekonomi itu, pemerintah membuat berbagai kebijakan ekonomi di masa itu.
Untuk memperbaiki kondisi ekonomi di masa demokrasi parlementer, pemerintah melakukan berbagai upaya, yakni:
Berikut penjelasannya:
Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit, dibuat kebijakan gunting syafruddin.
Baca Juga: 4 Upaya Pemerintah dalam Memperbaiki Kondisi Ekonomi di Masa Demokrasi Parlementer
Kebijakan ini dibentuk oleh Menteri Keuangan, Syafruddin Prawinegara pada tanggal 20 Maret 1950, teman-teman.
Upaya ini berupa pemotongan nilai uang senilai 2,50 rupiah ke atas menjadi setengah dari nilai uang itu.
Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar di masyarakat bisa dikurangi dan inflasi pun bisa turun.
Sayangnya, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Inflasi kembali terjadi pada 1953.
Sistem Ekonomi Benteng adalah usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial jadi nasional.
Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia yang banyak didominasi perusahaan asing.
Kondisi dominasi perusahaan asing inilah yang dingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Benteng ini.
Ada beberapa program yang dimiliki oleh sistem ekonomi gerakan bentang ini. Berikut ini di antaranya:
Sayangnya, dalam pelaksanaan sistem ekonomi ini, para pengusaha lokal tak bisa bersaing dengan pengusaha asing.
Di masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundingkan Finansial Ekonomi.
Baca Juga: Dampak Permasalahan Lingkungan terhadap Kondisi Sosial, Materi Kelas 5 SD
Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia, yakni:
Namun, usul Indonesia ini tidak diterima sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Finek.
Pemerintah Indonesia membubarkan Uni Indonesia-Belanda untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
Dampak dari pelaksanaan Finansial Ekonomi (Finek) ini adalah banyak pengusaha Belanda menjual perusahaannya.
Sementara itu, pengusaha pribumi masih belum mampu untuk mengambil alih perusahaan Belanda yang besar.
Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak milik Belanda atau hak milik asing, teman-teman.
Setelah itu, hak milik asing yang sudah dicabut itu diambil alih sebagai milik pemerintah Republik Indonesia.
Berkat kebijakan ini, perusahaan nasional dengan dukungan dari pemerintah mulai mengisi celah dalam pasar.
Hal ini tentu jadi langkah awal yang baik meskipun masih belum mampu hasilkan produk dengan lebih baik.
Nah, itulah upaya pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi di masa demokrasi parlementer. Semoga bermanfaat!
Baca Juga: Apa Saja yang Termasuk Sumber-Sumber Devisa Negara? Materi IPS
----
| Kuis! |
| Apa permasalahan jangka pendek demokrasi parlementer? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Bisa Mengisi Waktu Liburan, Playground Berbasis Sains Interaktif Hadir di Indonesia!
| Source | : | Kompas.com |
| Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
| Editor | : | Bobo.id |
KOMENTAR