Prinsip "hikmat kebijaksanaan" berarti keputusan harus dipertimbangkan dengan matang untuk kesejahteraan bersama.
Hal ini juga ditunjukkan dalam perumusan dasar negara. Para tokoh saling berdiskusi untuk dasar negara Indonesia.
Sila ini juga menegaskan bahwa pemimpin suatu negara, dalam hal ini Indonesia, tidak boleh bertindak otoriter.
Hal ini karena keputusan harus diambil secara kolektif dengan cara musyawarah, bukan sepihak oleh pemimpin.
O iya, musyawarah juga merupakan wujud demokrasi Pancasila yang menghargai perbedaan dan keragaman, lo.
Tidak hanya itu, musyawarah juga mendukung proses dialog, diskusi, dan mufakat untuk mencapai keputusan.
- Tidak memaksakan pendapat orang lain.
- Berpartisipasi dalam pemilihan umum.
- Ikut serta dalam musyawarah warga
- Menghormati setiap keputusan hasil musyawarah.
- Mengikuti organisasi kesiswaan.
Baca Juga: Menjawab Pertanyaan Pelajaran Pendidikan Pancasila Halaman 162 Materi Kelas 3 SD Kurikulum Merdeka
15 Dampak Positif Globalisasi bagi Kesenian Daerah, Materi Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka
Source | : | Gramedia.com |
Penulis | : | Fransiska Viola Gina |
Editor | : | Bobo.id |
KOMENTAR