Bobo.id - Undang-Undang Dasar 1945 menempati posisi yang tertinggi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
Ini karena UUD 1945 digunakan sebagai dasar hukum perundang-undangan yang lainnya.
UUD 1945 diresmikan pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku hingga saat ini. Selain itu, UUD 1945 juga memiliki kedudukannya sendiri.
Berdasarkan kedudukan dalam sistem hukum di Indonesia, UUD 1945 disebut sebagai sebagai norma hukum tertinggi. Apa fungsi UUD 1945 dalam konteks ini? Yuk, simak!
Norma Hukum Tertinggi
UUD 1945 juga merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan panduan tingkah laku yang sesuai dan berterima.
Fungsi UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi adalah untuk dijadikan dasar penyusunan peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur hukum di Indonesia tidak boleh dibuat dengan sembarangan.
Pembuatannya harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan harus jelas tujuannya, benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat, dan bersifat transparan dan terbuka.
Baca Juga: Contoh Sikap Positif terhadap UUD 1945 Hasil Amandemen dalam Kehidupan Sehari-hari
Sehingga, UUD 1945 menjadi panduan dan aturan yang mengatur hukum di Indonesia.
Urutan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
Berikut ini urutannya dari sistem hukum tertinggi hingga terendah.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Baca Juga: Proses Pengesahan dan Isi Rancangan UUD NRI 1945 yang Jadi Dasar Hukum saat Ini
Fungsi UUD terhadap Hukum yang Lain
UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, yang dapat memeriksa apakah norma hukum yang lebih rendah berlaku sesuai dengan UUD 1945.
Jadi, norma hukum yang paling rendah misalnya Perda Kabupaten/Kota harus sesuai dengan norma hukum di atasnya, yaitu Perda Provinsi.
Keduanya sama-sama harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Artinya, norma-norma hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
---
| Kuis! |
| Perpres berada di bawah peraturan apa saja dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia? |
| Petunjuk: Cek halaman 2! |
Tonton video ini, yuk!
----
Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.