Demokrasi presidensial ini membuat seluruh tanggung jawab pemerintahan ditanggung oleh presiden Indonesia.
Saat itu MPR dan DPR baru mulai dibentuk untuk sementara tanpa menggunakan pemilihan umum.
Di masa ini kekuasaan seolah berada sepenuhnya di tangan presiden, karena itulah dikenal juga dengan demokrasi terpimpin.
Namun, sistem demokrasi terpimpin juga menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah.pemberontakan G-30-S/PKI, yang menyebabkan demokrasi terpimpin berakhir.
3. Tahun 1965 - 1998 (Demokrasi Pancasila Orde Baru)
Setelah demokrasi terpimpin, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi pancasila.
Demokrasi pancasila adalah demokrasi parlementer yang dilakukan dengan sistem presidensial. Di masa ini, UUD 1945 dan pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat.
Pada periode ini juga pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR dan MPR, tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Sayangnya di masa orde baru ini kekuasaan yang dimiliki presiden digunakan untuk menguasai politik di Indonesia. Karena dinilai tidak adil, gerakan mahasiswa Indonesia berhasil menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden.
4. Tahun 1998 - sekarang (Demokrasi Pancasila)
Setelah berhentinya Soeharto dari jabatan presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik.
Baca Juga: Keunggulan Demokrasi Pancasila Dibanding Sistem Demokrasi Lainnya