Bobo.id - Hak dan kewajiban masyarakat Indonesia dilindungi dan diatur oleh hukum.
Melindungi hak dan kewajiban asasi manusia membutuhkan kesadaran masyarakat sekaligus upaya dari pemerintah.
Pemerintah berperan dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk dan mengoptimalkan kinerja lembaga pemerintahan.
Lembaga pemerintahan ini juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara dan menegakkan hukum hak dan kewajiban.
Berikut ini contoh lembaga pemerintahan yang dioptimalkan untuk membantu penegakan hukum hak dan kewajiban warga negara.
Contoh Lembaga Pemerintah
1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Adapun tugas pokok dari lembaga KPK adalah menindak pencegahan korupsi, memonitor penyelenggaraan negara, melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Baca Juga: 10 Contoh Upaya Pemerintah Menangani Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban