5 Contoh Lembaga Pemerintah yang Berperan Menegakkan Hukum Hak dan Kewajiban

By Grace Eirin, Senin, 26 September 2022 | 14:00 WIB
Salah satu upaya pemerintah untuk menegakkan hukum terkait hak dan kewajiban adalah dengan membentuk lembaga. (EKATERINA BOLOVTSOVA/pexels)

Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Sebab, menggunakan uang adalah hak manusia, namun menggunakan uang negara untuk keperluan pribadi adalah pelanggaran hak. 

2. Lembaga Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Dilansir dari setkab.go.id, tugas Ombudsman RI yaitu menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik ini berhubungan dengan hak warga Indonesia, sehingga harus dilindungi dan diatur dengan tegas berdasarkan hukum yang berlaku. 

Ombudsman RI membantu masyarakat menggunakan haknya untuk berpendapat terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Adapun tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu untuk: 

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Baca Juga: 20 Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban yang Terjadi pada Anak-Anak