5 Contoh Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Penerapan Asas Wawasan Nusantara di Bidang Hukum

By Niken Bestari, Sabtu, 25 Maret 2023 | 07:30 WIB
Asas wawasan nusantara juga diterapkan pada bidang hukum negara. (Freepik)

Dalam penerapannya di bidang hukum, hal ini mengarah pada upaya untuk menegakkan hukum yang adil dan merata, yang memperhatikan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa, serta menghormati hak-hak individu.

2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Hukum

Penerapan asas Wawasan Nusantara juga berdampak positif pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat.

Konsep ini menekankan pada pentingnya menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam masyarakat, sehingga dapat memperkuat budaya hukum dan kesadaran hukum di Indonesia.

3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Asas Wawasan Nusantara juga memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keragaman budaya dan agama di Indonesia, dan memperhatikan kepentingan dan hak-hak minoritas dalam masyarakat.

4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Hukum

Penerapan asas Wawasan Nusantara juga berdampak positif pada peningkatan kualitas kebijakan hukum di Indonesia.

Konsep ini mendorong para pembuat kebijakan untuk memperhatikan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan dampak sosial dan budaya dari kebijakan yang diambil.

5. Menguatnya Hubungan Antarbangsa

Asas Wawasan Nusantara juga mendorong penguatan hubungan antarbangsa di bidang hukum.

Konsep ini menekankan pentingnya menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk dalam bidang hukum dan keamanan.

5 Ketidakberhasilan Penerapan asas Wawasan Nusantara di Bidang Hukum

1. Sistem Peradilan Indonesia yang Masih Lemah

Meskipun konsep asas Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga keadilan dan merata dalam penerapan hukum, tapi masih ada kekurangan sistem peradilan di Indonesia.

Kekurangannya adalah lambatnya proses peradilan, adanya praktik suap di dalam sistem peradilan, dan belum adanya jaminan perlindungan hak-hak individu yang memadai.

Baca Juga: 5 Contoh Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara di Bidang Politik