Bobo.id - Tahukah teman-teman apa saja contoh keberhasilan dan ketidakberhasilan penerapan asas Wawasan Nusantara di bidang hukum?
Pemahaman asas Wawasan Nusantara sangat penting dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara.
Hal ini kita pelajari dalam materi PPKn kelas X kurikulum 2013.
Asas Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957 oleh Soedjatmoko, seorang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
Konsep ini menekankan pada kepentingan nasional Indonesia yang berpusat pada keberadaannya sebagai negara kepulauan, dan didasarkan pada konsep-konsep seperti keutuhan wilayah, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Menurut Soedjatmoko, asas Wawasan Nusantara terdiri dari tiga prinsip, yaitu kebhinekaan, kerakyatan, dan kemajuan.
Kebhinekaan mengacu pada keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama di Indonesia yang harus dijaga dan dihargai.
Kerakyatan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik dan sosial. Kemajuan mengacu pada pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan.
Penerapan asas Wawasan Nusantara juga terjadi di berbagai bidang negara, salah satunya bidang hukum.
Dalam penerapan asas Wawasan Nusantara di bidang hukum, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Apa saja contohnya?
5 Keberhasilan Penerapan asas Wawasan Nusantara di Bidang Hukum
1. Terwujudnya Hukum yang Berkeadilan
Asas Wawasan Nusantara menempatkan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa sebagai prioritas utama.
Baca Juga: 5 Langkah Menerapkan Semangat Kebangsaan dalam Konteks Wawasan Nusantara
Dalam penerapannya di bidang hukum, hal ini mengarah pada upaya untuk menegakkan hukum yang adil dan merata, yang memperhatikan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa, serta menghormati hak-hak individu.
2. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Hukum
Penerapan asas Wawasan Nusantara juga berdampak positif pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat.
Konsep ini menekankan pada pentingnya menjaga keharmonisan dan kebersamaan dalam masyarakat, sehingga dapat memperkuat budaya hukum dan kesadaran hukum di Indonesia.
3. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Asas Wawasan Nusantara juga memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keragaman budaya dan agama di Indonesia, dan memperhatikan kepentingan dan hak-hak minoritas dalam masyarakat.
4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Hukum
Penerapan asas Wawasan Nusantara juga berdampak positif pada peningkatan kualitas kebijakan hukum di Indonesia.
Konsep ini mendorong para pembuat kebijakan untuk memperhatikan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa, serta memperhatikan dampak sosial dan budaya dari kebijakan yang diambil.
5. Menguatnya Hubungan Antarbangsa
Asas Wawasan Nusantara juga mendorong penguatan hubungan antarbangsa di bidang hukum.
Konsep ini menekankan pentingnya menjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk dalam bidang hukum dan keamanan.
5 Ketidakberhasilan Penerapan asas Wawasan Nusantara di Bidang Hukum
1. Sistem Peradilan Indonesia yang Masih Lemah
Meskipun konsep asas Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga keadilan dan merata dalam penerapan hukum, tapi masih ada kekurangan sistem peradilan di Indonesia.
Kekurangannya adalah lambatnya proses peradilan, adanya praktik suap di dalam sistem peradilan, dan belum adanya jaminan perlindungan hak-hak individu yang memadai.
Baca Juga: 5 Contoh Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara di Bidang Politik
2. Tindakan Represif (Menekan) Para Aktivis dan Kelompok Minoritas
Dalam beberapa kasus, penerapan asas Wawasan Nusantara di bidang hukum di Indonesia juga menyebabkan tindakan represif (penekanan) terhadap aktivis dan kelompok minoritas.
Tindakan ini menekan mereka yang memperjuangkan hak-hak mereka.
Hal ini terjadi karena terlalu menekankan pada kepentingan nasional dan kesatuan bangsa tanpa memperhatikan hak-hak individu.
3. Terbatasnya Akses terhadap Hukum
Di Indonesia, masih terdapat kendala-kendala yang membatasi akses masyarakat terhadap sistem hukum.
Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan ekonomi dan sosial, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
4. Penerapan Kebijakan Hukum yang Masih Lemah
Meskipun telah dikeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk mewujudkan asas Wawasan Nusantara, tapi penerapan dari kebijakan tersebut masih lemah.
Selain itu, penerapan hukum juga tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pemahaman dan penerapan kebijakan di antara berbagai pihak.
5. Konflik antara Kepentingan Nasional dan Hak Asasi Manusia
Dalam beberapa kasus, penerapan asas Wawasan Nusantara di bidang hukum juga menimbulkan konflik antara kepentingan nasional dan hak asasi manusia.
Hal ini terjadi karena terlalu menekankan pada kepentingan nasional dan kesatuan bangsa tanpa memperhatikan hak-hak individu dan kelompok minoritas.
Itulah penjelasan mengenai ketidakberhasilan penerapan asas Wawasan Nusantara di bidang hukum yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum.
Baca Juga: Contoh Penerapan Wawasan Nusantara dalam Berbagai Bidang Kehidupan
----
| Kuis! |
| Apa itu asas Wawasan Nusantara? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023