Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia?
Pada materi Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 8 SMP, kita akan belajar bersama tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia.
Dilansir dari Kompas.com, masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945.
Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Nusantara ini sebenarnya dibagi menjadi tiga kelompok besar, antara lain:
- Pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatra
- Pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura
- Pemerintahan Angkatan Laut untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku
Pembagian wilayah ini berkaitan dengan kepentingan Jepang pada sistem administrasi yang memudahkan pendudukan.
Kebijakan Pemerintah Militer Jepang
Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari (berdiri sendiri) dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya.
Maksudnya, pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya.
Jepang melakukan berbagai hal untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Seperti menjanjikan kemudahan beribadah.
Selain itu, pemerintah militer Jepang juga membentuk beberapa kebijakan di Indonesia. Apa saja? Cari tahu bersama, yuk!
1. Membentuk Organisasi-Organisasi Sosial
Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi.
Baca Juga: 5 Organisasi yang Dibentuk pada Masa Penjajahan Jepang dan Tokoh-tokohnya
Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar.