3. Kebebasan Pers Dibatasi
Pada masa Orde Baru, kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio dibatasi.
Berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus pelanggaran hukum diberedel atau dicabut peredarannya.
Ini tidak sejalan dengan nilai Pancasila pada sila kedua dan kelima. Oleh karena itu, tindak pembatasan kebebasan berpendapat merupakan bentuk penyimpangan Pancasila.
4. Membatasi Hak Asasi Manusia
Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan contoh hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Namun, pada masa orde baru, masyarakat tidak diperbolehkan menyampaikan pendapat dan kritikannya tentang pemerintah.
5. Pusat Pemerintahan pada Presiden
Menurut sila keempat Pancasila, negara Indonesia adalah negara demokratis yang berkedaulatan pada kepentingan rakyat.
Pada masa orde baru, Presiden Soeharto juga menerapkan demokrasi sentralistik, yang berarti demokrasi berpusat pada pemerintah, yaitu presiden.
Dengan penerapan demokrasi ini, Presiden Soeharto memegang kendali atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
6. Pemilu Tidak Demokratis
Saat ini, pelaksanaan pemilu harus sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Namun, pada masa orde baru, pemilu tidak sesuai dengan asas di atas, karena adanya tindak nepotisme.
Akibat dari pemilu tidak demokratis ini yaitu terpilihnya Presiden Soeharto sebagai presiden selama 32 tahun.
Baca Juga: Tempat Dipasangnya Lambang Negara Indonesia, Materi Kelas 3 SD Tema 8