4. Tanah dari penduduk untuk kegiatan tanam paksa tidak dikenakan pajak.
5. Hasil tanam diberikan kepada pemerintah Hindia Belanda. Bila harga melebihan pajak tanah yang harus dibayar, maka kelebihan harus diberikan kepada penduduk.
6. Bila terjadi gagal panen yang bukan kesalahan petani, maka akan jadi tanggung jawab pemerintah.
7. Orang yang tidak memiliki kebun atau tanah, akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 65 hari setiap tahun.
8. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi, sedangkan pemerintah Belanda hanya menjadi pengawas secara umum.
Dengan aturan tersebut, Belanda mencoba mendapat keuntungan dalam jumlah lebih banyak.
Namun, sistem tanam paksa menjadi sebuah aturan yang merugikan karena aturan yang sudah dibuat dan disepakati tidak dijalankan dengan benar.
Ada banyak penyimpangan yang dilakukan Belanda hingga rakyat Indonesia mengalami banyak kerugian.
Bahkan dari sistem tanam paksa ini menimbulkan kelaparan hingga wabah penyakit karena pemilik lahan harus bekerja tanpa istirahat.
Nah, itu penjelasan tujuan Belanda mengadakan sistem tanam paksa yang ternyata sangat merugikan rakyat.
Baca Juga: Kehidupan Masyarakat di Masa Penjajahan Belanda dan Jepang, Materi IPS
----