Sila Pertama dalam Piagam Jakarta
Sebelum Piagam Jakarta disahkan, ternyata sila tentang Ketuhanan berada di posisi paling akhir atau sila kelima.
Saat Piagam Jakarta disahkan, sila yang awalnya berada di akhir itu menjadi sila pertama ditambah dengan 'tujuh kata'.
Yap, istilah 'tujuh kata' itu merujuk pada penambahan, "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Bagi golongan Islam, penambahan 'tujuh kata' ini dianggap penting sebagai bentuk politik pengakuan atau penegasan.
Tujuannya, supaya Islam yang selama zaman kolonial terus dipinggirkan mendapat tempat yang layak di Indonesia.
Namun, hasil rumusan Piagam Jakarta itu mendapat respons yang cukup tajam dari seorang tokoh bernama Latuharhary.
Mr. Johannes Latuharhary adalah seorang perintis kemerdekaan Indonesia yang saat itu menjabat Gubernur Maluku.
Dalam tanggapannya pada 11 Juli, beliau menyatakan keberatannya atas pencantuman 'tujuh kata' pada dasar negara.
Tanggapan itu memicu perbedatan pro-kontra menyangkut 'tujuh-kata' beserta pasal turunannya seperti 'agama negara'.
Meski sempat mengalami pro-kontra, hasil rumusan Piagam jakarta dengan 'tujuh kata' itu bertahan hingga 17 Juli 1945.
Baca Juga: Mengenal Peran dan Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara, Materi PPKn
Mengapa Ada Perubahan Rumusan?
Sebelum rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila ini disahkan, perselisihan sila itu kembali terjadi di Indonesia.