Bobo.id - Pada materi PPKn Kelas 7 SMP, kita akan belajar tentang proses perumusan dan pengesahan UUD 1945.
Seperti kita tahu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan konstitusi negara. Apa itu?
Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusinya.
Undang-Undang Dasar mengatur tentang lembaga negara, pembagian tugas pokok, serta cara kerja dari lembaga.
Ia juga membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak otoriter dan bisa menjamin hak-hak dari warga negara.
UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi. Artinya, perundangan apa pun tidak boleh bertentangan dengannya.
Sebelum dijadikan konstitusi, UUD 1945 melewati proses panjang perumusan dan pengesahan. Simak, yuk!
Perumusan dan Pengesahan UUD 1945
Dalam proses perumusan dan pengesahan UUD 1945, ada banyak pertemuan untuk mendiskusikan terkait isinya.
Berikut ini adalah kronologi atau urutan proses perumusan dan pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
7 September 1944
Proses perumusan Pembukaan UUD 1945 sudah dimulai sejak Jepang masih menguasai tanah air Indonesia.
Tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang mengeluarkan janji "kemerdekaan Indonesia di kemudian hari".
Baca Juga: Hubungan Sila Kedua Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945, Materi PPKn