Bobo.id - Pada materi Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA, kita akan belajar tentang sistem pemerintahan di Indonesia.
Sejak tahun 1945 sampai sekarang ini, ada beberapa sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara Indonesia.
Salah satunya adalah sistem pemerintahan orde baru yang ditandai dengan kepemimpinan Presiden Soeharto.
Lahirnya orde baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno.
Sistem pemerintahan di Indonesia ini berlangsung tepatnya sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998.
Pada masa orde baru, negara ingin menciptakan stabilitas, kedamaian, dan kerja sama dengan negara lain.
Untuk mencapai tujuan itu, dibuatlah beberapa kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan politik luar negeri.
Kebijakan Politik Luar Negeri
Landasan kebijakan politik luar negeri pada masa orde baru ini ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966, teman-teman.
Berdasarkan Tap MPRS itu, kebijakan politik luar negeri di masa orde baru difokuskan pada kepentingan nasional.
Ada beberapa kebijakan politik luar negeri yang muncul pada orde baru. Berikut ini Bobo akan berikan penjelasannya:
1. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional
Kebijakan politik luar negeri masa orde baru adalah dengan memperkuat kerja sama regional dan internasional.
Baca Juga: 5 Kebijakan Politik Dalam Negeri Pada Masa Orde Baru, Materi Sejarah
Upaya dilakukan dengan ikut berperan dalam KTT nonblok dan berperan dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam).
Selain itu, Indonesia juga ikut serta dalam pembentukan ASEAN (Association of Southeast Asia Nations).
Pembentukan ASEAN pada 8 Agustus 1967 itu didasari oleh rasa setia kawan, persahabatan, dan kerja sama.
Terbentuknya organisasi ini dilakukan oleh lima negara, termasuk Indonesia. Berikut ini perintis ASEAN:
- Indonesia: Adam Malik
- Malaysia: Tun Abdul Razak
- Singapura: Sinnathamby Rasaratnam
- Filipina: Narciso Ramos
- Thailand: Thanat Khoman
2. Pemulihan Hubungan Diplomatik
Setelah diumumkannya Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964, Indonesia mengalami konfrontasi/konflik dengan Malaysia.
Akhirnya di Persetujuan Bangkok 29 Mei-1 Juni 1966, dicetuskanlah perdamaian hubungan Indonesia-Malaysia.
Baca Juga: Apa Saja Peristiwa yang Menandai Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru?
Perundingan ini diwakili oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari negara Malaysia, teman-teman.
Perundingan ini berisi:
- Rakyat Sabah dan Serawak (di Pulau Kalimantan) diberi kebebasan memilih kedudukan mereka di Federasi Malaysia.
- Indonesia dan Malaysia menghentikan segala bentuk permusuhan.
- Indonesia dan Malaysia setuju memulihkan hubungan diplomatik.
3. Kembali Jadi Anggota PBB
Indonesia sudah aktif menjadi anggota PBB sejak 28 September 1950, saat masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun setelah 15 tahun bergabung, tepatnya tanggal 1 Januari 1965, Indonesia memutuskan keluar dari PBB.
Alasannya, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap PBB. Padahal Malaysia ada konflik dengan Indonesia.
Pada masa orde baru, Indonesia memutuskan untuk kembali menjadi anggota PBB di tanggal 28 September 1966.
Ini karena Indonesia kembali menganut politik bebas aktif dan sudah berdamai pula dengan negara Malaysia.
Keaktifan Indonesia dalam PBB tampak dengan terpilihnya Adam Malik menjadi ketua Majelis Umum PBB.
Nah, itulah beberapa kebijakan politik luar negeri pada masa orde baru. Semoga informasi ini bisa bermanfaat!
Baca Juga: 5 Peristiwa yang Menandai Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru, Apa Saja?
----
| Kuis! |
| Kapan dimulainya masa orde baru? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023