Bobo.id - Di negara demokrasi seperti Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi dijunjung tinggi.
Negara demokrasi berpedoman pada kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
Oleh sebab itu, ciri demokrasi yaitu memastikan setiap warga negara mendapatkan kebebasan berpendapat.
Kebebasan berpendapat juga diatur dalam konstitusi dan undang-undang negara.
Sebagai warga negara, kita memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran guna mendukung perkembangan negara.
Pada pelajaran PPKn kelas 7 SMP, kita akan belajar menjelaskan mengapa pembatasan hak berpendapat termasuk penyimpangan terhadap demokrasi?
Yuk, temukan kunci jawaban pertanyaan di atas dari penjelasan berikut!
Penyimpangan Demokrasi
Indonesia sebagai negara demokrasi, menetapkan demokrasi Pancasila sebagai ideologi negara.
Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan.
Maka, sistem kenegaraan yang berhubungan dengan masyarakat harus berjalan sesuai dengan Pancasila.
Jika terjadi penyimpangan terhadap demokrasi Pancasila, artinya kehidupan berbangsa dan bernegara tidak sesuai dengan nilai Pancasila.
Baca Juga: Apa yang Dimaksud Ideologi Liberal dalam Penyimpangan Pancasila Era Orde Lama?
Pancasila juga melindungi hak asasi manusia Indonesia, termasuk hak dalam berpendapat.
Ketika pelanggaran hak dialami oleh warga negara Indonesia, ini juga termasuk contoh penyimpangan terhadap demokrasi.
Pembatasan hak berpendapat pernah terjadi pada masa orde baru.
Pada masa itu, kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio dibatasi.
Berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus pelanggaran hukum diberedel atau dicabut peredarannya.
Selain itu, masyarakat tidak diperbolehkan menyampaikan pendapat dan kritikannya tentang pemerintah.
Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat pada era orde baru disebut sebagai contoh penyimpangan terhadap demokrasi.
Nilai Pancasila dan Hak Berpendapat
Sila dalam Pancasila yang berhubungan dengan hak berpendapat, yakni Pancasila sila keempat dan kelima.
Pancasila sila ke-4 berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"
Adapun nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai kerakyatan dan nilai demokrasi.
Selain itu, sila ke-4 Pancasila juga menunjukkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan.
Baca Juga: Penerapan Nilai Pancasila Sila Ke-2 dalam Masyarakat, Materi Kelas 4 SD
Adapun negara Indonesia diselenggarakan berdasarkan permusyawaratan perwakilan, artinya semua warga masyarakat Indonesia turut berperan membangun negara, salah satunya dengan berpendapat.
Pancasila sila ke-5 berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, baik rakyat maupun pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari.
Semua warga negara berhak atas keadilan dalam menyampaikan pendapat di depan umum.
----
| Kuis! |
| Apa ciri utama demokrasi? |
| Petunjuk: cek di halaman 1! |
Lihat juga video ini, yuk!
----
Ingin tahu lebih banyak tentang pengetahuan seru lainnya, dongeng fantasi, cerita bergambar, cerita misteri, dan cerita lainnya? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo.
Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.
Ikuti juga keseruan rangkaian acara ulang tahun Majalah Bobo yang ke-50 di majalah, website, dan media sosial Majalah Bobo, ya! #50TahunMajalahBobo2023