Sebab, menggunakan uang adalah hak manusia, tetapi menggunakan uang negara adalah pelanggaran hak.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Tugasnya meliputi mencegah korupsi, memonitor penyelenggaraan negara, dan menindak tindak pidana korupsi.
Dengan KPK, maka pelanggaran hak bisa dicegah dan masyarakat bisa mendapatkan haknya yang sesuai.
2. Ombudsman RI
Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Tugasnya meliputi menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran administrasi.
Pelayanan publik berhubungan dengan hak warga negara sehinga harus dilindungi dan diatur tegas dengan hukum.
Ombudsman RI membantu masyarakat menggunakan haknya untuk berpendapat terkait pelayanan publik.
Dengan Ombudsman, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan mengadu dapat terpenuhi.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang bertugas menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
Baca Juga: 10 Contoh Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia, Materi PPKn
Lembaga ini memiliki peran menjamin agar setiap warga negara bisa menikmati hak dan melaksanakan kewajiban.