Contoh Produk Perundang-undangan di Indonesia, Baik Tingkat Nasional Maupun Daerah

Bobo.id - Apa saja produk perundang-undangan di Indonesia?

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dua instrumen dasar hukum, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang juga memiliki turunan produk hukum.

Banyak di antara produk hukum ini kita pelajari sejak sekolah dasar, lo.

Lalu apa saja produk perundang-undangan di Indonesia, baik tingkat nasional maupun daerah?

Kita pelajari di sini, yuk!

Produk Perundang-Undangan di Indonesia Tingkat Nasional Maupun Daerah

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 adalah hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR meliputi Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.

Baca Juga: 7 Penyimpangan Terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada Masa Orde Baru

Sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan MPR 1960 sampai 2002 pada 7 Agustus 2003.

Berdasarkan sifatnya, putusan MPR terdiri dari dua macam yaitu Ketetapan dan Keputusan.

Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis. Keputusan adalah putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.

3. UU atau Perppu

UU adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Mekanisme UU atau Perppu adalah sebagai berikut: Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut.

DPR dapat menerima atau menolak Perppu tanpa melakukan perubahan. Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi UU. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

4. Peraturan Pemerintah (PP)

PP adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

PP berfungsi untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Baca Juga: UUD 1945: Kedudukan, Sifat, dan Fungsinya bagi Rakyat Indonesia

5. Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 

Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Kota

Perda Kabupaten atau Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.

Teman-teman, itulah produk perundang-undangan di Indonesia.

UUD 1945 adalah sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia.

Produk perundang-undangan yang ada di Indonesia juga merupakan salah satu kewenangan UUD 1945.

Mekanisme pembuatan serta penyusunan perundang-undangan harus sama dengan apa yang sudah tertera di dalam UUD 1945 lebih dulu.

(Penulis : Arum Sutrisni Putri/ Niken Bestari)

Baca Juga: Contoh Sikap Melaksanakan dan Mempertahankan UUD 1945 di Rumah, Sekolah, Masyarakat, serta Bangsa dan Negara

----

Kuis!

Apa itu Perppu?

Petunjuk: Cek halaman 2!

Tonton video ini juga, yuk!

----

Ayo, kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT