Mengenal 7 Bentuk Kebijakan Politik Dalam dan Luar Negeri pada Masa Orde Baru

Bobo.id - Apakah teman-teman tahu apa saja kebijakan politik dalam negeri dan politik luar negeri pada masa orde baru?

Orde baru merupakan masa pemerintahan sesudah orde lama atau orla dan sebelum reformasi. 

Sistem pemerintahan yang baru di Indonesia ini berlangsung tepatnya sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998. 

Lahirnya orde baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno.

Pada masa orde baru, pemerintahan Indonesia menggunakan sistem presidensial dengan bentuk pemerintahan republik.

Kebijakan politik yang dikeluarkan pada masa orde baru terbagi menjadi dua, yakni kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. 

Umumnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan yang meguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat. 

Kali ini Bobo akan memberikan penjelasan terkait kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri di masa orde baru. Simak, yuk!

Kebijakan Politik dalam Negeri di Era Orde Baru

1. Penyederhanaan Partai Politik

Pada era orde baru, partai politik disederhanakan menjadi dua partai dan satu golongan karya (golkar).

Baca Juga: Biografi KH Masjkur: Latar Belakang, Pendidikan, serta Kehidupan pada Masa Jepang dan Orde Baru

Dua partai politik, ada Partai Persatuan Pembangunan (PBB) yang terdiri dari gabungan Nadhatul Ulama, Perti, PSII, dan Parmusi. 

Ada juga Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.

2. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang Pancasila. 

Pada masa orde baru, diketahui semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila.

Tak hanya itu saja, untuk melaksanakan hal ini juga dilakukan penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil.

3. Pelaksanaan Pemilu 1971

Perlu diketahui, pemilu yang diadakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu tahun 1955 (orde lama).

Pada masa orde baru, pemilu sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapan pemilu akan dilaksanakan pada 1971. 

Pada masa ini, diketahui para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu pemilu yakni Golkar.

Hal inilah mengapa pada masa orde baru, Golkar memenangkan pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. 

Baca Juga: 6 Ciri Pemerintahan pada Masa Orde Baru yang Berlangsung Tahun 1966-1998

4. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI merupakan peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan sebagai kekuatan sosial politik. 

Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. 

ABRI juga mewakili wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa orde baru sangat dominan.

Kebijakan Politik Luar Negeri pada Era Orde Baru

1. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

Salah satu kebijakan politik luar negeri pada era orde baru adalah memperkuat kerja sama regional dan internasional. 

Nah, upaya yang dilakukan adalah dengan ikut berperan dalam KTT nonblok dan berperan dalam organisasi konferensi Islam (OKI). 

Selain itu, Indonesia juga mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dan ikut serta dalam pembentukan ASEAN.

2. Indonesia Kembali Jadi Anggota PBB

Indonesia keluar dari PBB pada 7 Agustus 1965 dan dikucilkan dari pergaulan internasional hingga menyulitkan keadaan ekonomi dan politik.

Baca Juga: Contoh Soal dan Pembahasan Penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia

Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB saat itu adalah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB.

Berdasarkan hasil sidang DPRGR, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan resmi aktif menjadi anggota. 

Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Adam Malik menjadi ketua Majelis UMum PBB.

Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB, teman-teman.

3. Pemulihan Hubungan Diplomatik

Diketahui pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. 

Nah, untuk memulihkan hubungan diplomatik ini kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian. 

Adam Malik merupakan perwakilan Indonesia dan Malaysia diwakili Tun Abdul Razak pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. 

Sementara untuk pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada 2 Juni 1966.

Nah, itulah beberapa bentuk kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri pada masa orde baru. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, ya. 

Baca Juga: 7 Penyimpangan Terhadap Pancasila dan UUD 1945 pada Masa Orde Baru

(Penulis: Rizky Amalia)

----

Kuis!

Apa tanda lahirnya masa orde baru?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

PROMOTED CONTENT