Bentuk Sistem Pemerintahan yang Terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945

Bobo.id - Bagaimana bentuk sistem pemerintahan Indonesia yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945?

UUD 1945 adalah konstitusi hukum tertinggi di Indonesia, teman-teman.

Sehingga semua tata kelola negara harus berlandaskan UUD 1945, termasuk sistem pemerintahan Indonesia.

UUD 1945 tidak mengatur secara tersurat mengenai sistem pemerintahan yang dianut, namun dari norma-norma konstitusi serta konsep-konsep pada batang tubuh UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

Berikut ini pembahasan sistem pemerintahan yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 secara lengkap.

Sistem Pemerintahan Indonesia pada Batang Tubuh UUD 1945

UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, serta Penjelasan.

Batang tubuh UUD 1945 mengatur tentang:

- sistem pemerintahan.

- hubungan diplomatik dengan negara lain.

- hubungan negara dengan warga negara dan penduduk Indonesia.

Baca Juga: 3 Fungsi Penting Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Materi PPKn

Sistem pemerintahan yang ada dalam batang tubuh UUD 1945 adalah:

1. Dasar bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

Dasar bentuk negara kesatuan menunjukkan bahwa Indonesia hanya mengenal satu satuan organisasi yang bersifat kenegaraan.

Hal ini berbeda dengan negara federal yang mengenal dua satuan organisasi yang bersifat kenegaraan, yakni satuan kenegaraan federal dan satuan kenegaraan negara bagian.

Bentuk pemerintahan republik dipilih karena Negara Indonesia merdeka bertujuan, antara lain, mengikutsertakan rakyat dalam penyelenggaraan negara (demokrasi).

2. Dasar bentuk pemerintahan demokrasi.

Dari berbagai sistem penyelenggaraan pemerintahan, seperti aristokrasi, oligarki, dan lain-lain, demokrasi masih dianggap sebagai sistem yang terbaik bagi Indonesia

3. Dasar negara hukum.

Batang tubuh UUD 1945 memasukkan hukum ke dalam norma konstitusi, yang menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.

4. Negara Indonesia dipimpin oleh Presiden.

Karena bersifat presidensial, Indonesia akan dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu Wakil Presiden, sebagai kepala pemerintahan.

Baca Juga: 20 Contoh Sikap yang Sesuai Nilai Kebangsaan dalam UUD 1945, Materi Kelas 4 SD

Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Norma Hukum Dasar Negara

Dirangkum dari bphn.go.id, batang tubuh UUD 1945 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 (lima) norma dasar negara.

Norma dasar negara yang dimaksud adalah Pancasila beserta norma-norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Norma dasar ini menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Sistem ini mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.

Batang Tubuh UUD 1945 hasil Amandemen I-IV pada tahun 2002 terdiri atas 21 bab, 74 pasal, serta tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan.

Dalam UUD 1945 hasil Amandemen 2002 tidak ada lagi Penjelasan Pasal-Pasal.

Pasal-pasal UUD 1945 merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Rumusan pasal tersebut merupakan landasan kebijakan yang paling mendasar bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan negara.

Teman-teman, itulah penjelasan mengenai batang tubuh UUD mengenai sistem pemerintahan Indonesia.

Semoga membantu!

Baca Juga: 6 Faktor Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru, Salah Satunya Krisis Moneter

----

Kuis!

Apa 3 hal yang diatur di batang tubuh UUD 1945?

Petunjuk: cek di halaman 1!

Lihat juga video ini, yuk!

---- 

Ingin tahu lebih banyak tentang sains, dongeng fantasi, cerita misteri, dan dunia satwa? Teman-teman bisa berlangganan Majalah Bobo dan Mombi SD. 

Untuk berlangganan, teman-teman bisa mengunjungi Gridstore.id.

PROMOTED CONTENT